LSI: Secara Umum 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK Positif

medcom.id, Jakarta: Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tentang kinerja 100 hari pertama Pemerintahan Jokowi-JK, sebagai bahan evaluasi ke depan. Dalam riset tersebut, menyebutkan penilaian masyarakat terhadap kondisi Indonesia secara umum cenderung baik dan positif. "Melihat kondisi nasional saat ini, kalau dilihat secara mayoritas itu mengatakan sedang tentunya. Itu bisa menunjuk ke sesuatu yang positif. Dan yang mengatakan baik dan sangat baik jumlahnya 30,8 persen," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi, saat merilis "Evaluasi Terhadap Kinerja. 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK" di Kantor LSI, Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015). Kuskridho menjelaskan, kondisi secara umum Pemerintahan Jokowi-JK terdiri dari evaluasi atas kondisi politik nasional, kondisi penegakan hukum, kondisi keamanan nasional, kondisi pemberantasan korupsi, dan kondisi ekonomi. Kesemuanya indikator tersebut secara umum mendapatkan penilaian positif dari masyarakat, kecuali pada kondisi ekonomi. LSI menjelaskan alasan melakukan evaluasi terhadap kinerja 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK, karena 100 hari merupakan waktu yang cukup untuk mengkonsolidasikan pemerintahan. Selanjutnya, hasil riset ini juga akan memberikan evaluasi indikasi awal bagi pemerintahan Jokowi-JK. "Tujuannya apakah nanti mereka bisa menjanjikan kerja yang bagus untuk lima tahun mendatang dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," imbuh Kuskridho. Sebanyak 30,8 persen masyarakat menilai kondisi politik nasional adalah positif. Sedangkan yang memiliki menilai buruk, kurang dari 20 persen. Pada indikator kondisi penegakan hukum, sebagian besar masyarakat meyakini kinerja pemerintah tersebut. Sebanyak 39,9 persen responden mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di pemerintahan Jokowi-JK dalam kategori baik sampai sangat baik. Sedangkan yang mengatakan sedang berjumlah 31,9 persen. "Yang mengatakan buruk hanya seperlima populasi dari sampel," ujar Kuskridho. Untuk kondisi keamanan, masyarakat menilainya dengan positif. Sebab, sebagian besar responden yang melihat kondisi keamanan dari baik sampai sangat baik mendekati 60 persen. "Bisa dikatakan enam dari 10 masyarakat Indonesia mengatakan kondisi keamanan nasional sangat bagus," imbuh Kuskridho. Terkait indikator kondisi pemberantasan korupsi rata-rata responden mengatakan relatif baik. Penjumlahan presentase yang memberikan penilaian dari baik ke sangat baik sebanyak 42,9 persen. "Nah yang mengatakan buruk hanya 20 persen," ujar Kuskridho. Perlu diingat, survei ini dilakukan sebelum terjadinya konflik antara KPK-Polri. Jadi, hasil survei ini tidak masuk dalam cakupan pengetahuan masyarakat mengenai konflik KPK-Polri. Sedangkan pada indikator kondisi ekonomi, sebagian besar responden menilai kinerja Jokowi-JK buruk. Meskipun di bidang politik, keamanan dan penegakan hukum penilaian responden bagus, tapi di bidang ekonomi pemerintah dinilai buruk. Hanya 26,4 persen yang mengatakan baik, sedangkan yang mengatakan buruk sebanyak 30,6 persen. "Yang mengatakan di bidang ekonomi lebih buruk dan itu lebih banyak dibandingkan yang mengatakan baik," ujar Kuskridho. LSI melaksanakan riset ini selama dua minggu. Riset ini adalah wawancara secara langsung kepada responden yang telah ditentukan di seluruh Indonesia, yang sebanyak 1.220 orang. Survei berhasil diselesaikan dalam waktu 9 hari saja. Dengan sebanyak 1.220 responden, LSI menetapkan margin eror sebesar 2,9 persen untuk menjamin kualitas data.