Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku belum mendapat tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kursi menteri. Partai berlambang matahari terbit itu satu-satunya anggota koalisi pemerintah yang belum mendapat jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
"Jadi, kalau pembicaraan tawaran khusus itu kayaknya enggak ada deh," kata Ketua DPP PAN, Saleh Daulay. di Jakarta, Kamis, 30 Desember 2021.
Ketua Fraksi PAN di DPR itu menyampaikan pihaknya belum mempersiapkan siapa kader yang akan menjadi pembantu Presiden Jokowi. Hal itu baru dibahas setelah ada permintaan dari Kepala Negara.
"Nah, kalau sudah menawarkan pasti Ketua Umum (Zulkifli Hasan) ajak lagi kita bicara, pengurus DPP, pengurus harian, semua akan diajak bicara untuk menentukan, oh kita ditawarkan posisi ini, siapa yang paling pas, apakah kita sanggup," ungkap dia.
Baca: Refleksi 2021, Formappi Anggap DPR Dikendalikan Pemerintah
Anggota Komisi IX DPR itu menyebut PAN tidak dalam posisi mendesak meminta kursi menteri. Bahkan, eks Wakil Ketua Komisi IX itu menyampaikan PAN tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi tanpa diberikan jatah kursi menteri.
"Apakah kita lebih baik masuk di dalam atau mungkin kita dorong dari luar saja, seperti sekarang. Kan kita tetap dukung," sebut dia.
Hal serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Sekjen PAN Eddy Soeparno. Dia menyampaikan alasan PAN bergabung menjadi anggota koalisi Jokowi karena ingin membantu pemerintah menghadapi pandemi covid-19.
"PAN ini bergabung ke pemerintah karena tantangan besar yang dihadapi pemerintahan dalam dimensi karena covid-19. Tentu kami dalam hal ini melihat bahwa Presiden akan memutuskan yang terbaik yang dibutuhkan oleh kabinetnya," kata Eddy.
Jakarta: Partai Amanat Nasional (
PAN) mengaku belum mendapat tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kursi menteri. Partai berlambang matahari terbit itu satu-satunya anggota koalisi pemerintah yang belum mendapat jatah menteri di
Kabinet Indonesia Maju (KIM).
"Jadi, kalau pembicaraan tawaran khusus itu kayaknya enggak ada deh," kata Ketua DPP PAN, Saleh Daulay. di Jakarta, Kamis, 30 Desember 2021.
Ketua Fraksi PAN di DPR itu menyampaikan pihaknya belum mempersiapkan siapa kader yang akan menjadi pembantu Presiden
Jokowi. Hal itu baru dibahas setelah ada permintaan dari Kepala Negara.
"Nah, kalau sudah menawarkan pasti Ketua Umum (Zulkifli Hasan) ajak lagi kita bicara, pengurus DPP, pengurus harian, semua akan diajak bicara untuk menentukan, oh kita ditawarkan posisi ini, siapa yang paling pas, apakah kita sanggup," ungkap dia.
Baca:
Refleksi 2021, Formappi Anggap DPR Dikendalikan Pemerintah
Anggota Komisi IX DPR itu menyebut PAN tidak dalam posisi mendesak meminta kursi menteri. Bahkan, eks Wakil Ketua Komisi IX itu menyampaikan PAN tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi tanpa diberikan jatah kursi menteri.
"Apakah kita lebih baik masuk di dalam atau mungkin kita dorong dari luar saja, seperti sekarang. Kan kita tetap dukung," sebut dia.
Hal serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Sekjen PAN Eddy Soeparno. Dia menyampaikan alasan PAN bergabung menjadi anggota koalisi Jokowi karena ingin membantu pemerintah menghadapi pandemi covid-19.
"PAN ini bergabung ke pemerintah karena tantangan besar yang dihadapi pemerintahan dalam dimensi karena covid-19. Tentu kami dalam hal ini melihat bahwa Presiden akan memutuskan yang terbaik yang dibutuhkan oleh kabinetnya," kata Eddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
