medcom.id, Jakarta: Partai pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih meneruskan agenda koalisinya pascapilpres. Koalisi partai ini akan menjadi oposisi pemerintah Jokowi-JK.
Namun Jokowi-JK belum resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah 'banyak tingkah' di parlemen, dengan berupaya berupaya meloloskan sejumlah regulasi yang bertentangan dengan asas demokrasi.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Haryadi, mengatakan kekuatan Koalisi Merah Putih tidak akan mampu menghalau program pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, karena sistem pemerintahan yang dianut negara kita bukan parlementer.
Haryadi mengatakan posisi presiden mampu 'menjinakkan' manuver oposisi yang jumlahnya hampir separuh kursi parlemen itu. "Satu sisi kalau presiden mau bersikap tegas dengan parlemen, topangan posisinya kuat. Presiden itu punya landasan kuat untuk berani bertindak, asal tidak tersandera cacat politik masa lalu," ujar Haryadi saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Rabu (17/9/2014).
Upaya Koalisi Merah Putih menghambat kinerja pemerintahan Jokowi-JK, lanjut Haryadi, tak akan sepenuhnya berhasil. Dia mengatakan dukungan rakyat kepada pemerintahan akan menggagalkan niat jahat yang mencederai nilai demokrasi, diantaranya perubahan sistem pemilihan ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD dan sistem pemilihan kepala daerah.
Ditambah dengan RUU Pilkada yang akan disahkan pada September ini, menurut Haryadi menjadi pertanyaan seluruh masyarakat karena negara ini dianggap mengalami kemunduran sistem demokrasi.
"Dalam kasus RUU Pilkada ketika kekuatan KMP ingin menekan kekuatan politik yang ada di belakang Jokowi dan ingin mengoptimalisasi politik mereka, mereka akan mendapat tekanan dari masyarakat," kata Haryadi.
"Artinya lembaga dewan tidak lagi seleluasa dulu untuk bermain politik yang tidak jelas, karena mereka akan menghadapi kekuatan publik. Itu kita menjadi bisa mengerti, mengapa Pak Jokowi tidak ingin relawannya segera bubar," imbuhnya.
medcom.id, Jakarta: Partai pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih meneruskan agenda koalisinya pascapilpres. Koalisi partai ini akan menjadi oposisi pemerintah Jokowi-JK.
Namun Jokowi-JK belum resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah 'banyak tingkah' di parlemen, dengan berupaya berupaya meloloskan sejumlah regulasi yang bertentangan dengan asas demokrasi.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Haryadi, mengatakan kekuatan Koalisi Merah Putih tidak akan mampu menghalau program pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, karena sistem pemerintahan yang dianut negara kita bukan parlementer.
Haryadi mengatakan posisi presiden mampu 'menjinakkan' manuver oposisi yang jumlahnya hampir separuh kursi parlemen itu. "Satu sisi kalau presiden mau bersikap tegas dengan parlemen, topangan posisinya kuat. Presiden itu punya landasan kuat untuk berani bertindak, asal tidak tersandera cacat politik masa lalu," ujar Haryadi saat berbincang dengan
Metrotvnews.com, Rabu (17/9/2014).
Upaya Koalisi Merah Putih menghambat kinerja pemerintahan Jokowi-JK, lanjut Haryadi, tak akan sepenuhnya berhasil. Dia mengatakan dukungan rakyat kepada pemerintahan akan menggagalkan niat jahat yang mencederai nilai demokrasi, diantaranya perubahan sistem pemilihan ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD dan sistem pemilihan kepala daerah.
Ditambah dengan RUU Pilkada yang akan disahkan pada September ini, menurut Haryadi menjadi pertanyaan seluruh masyarakat karena negara ini dianggap mengalami kemunduran sistem demokrasi.
"Dalam kasus RUU Pilkada ketika kekuatan KMP ingin menekan kekuatan politik yang ada di belakang Jokowi dan ingin mengoptimalisasi politik mereka, mereka akan mendapat tekanan dari masyarakat," kata Haryadi.
"Artinya lembaga dewan tidak lagi seleluasa dulu untuk bermain politik yang tidak jelas, karena mereka akan menghadapi kekuatan publik. Itu kita menjadi bisa mengerti, mengapa Pak Jokowi tidak ingin relawannya segera bubar," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
