Lambang KPK/MI/Rommy Pujianto
Lambang KPK/MI/Rommy Pujianto

Penyerapan Anggaran KPK Disebut Jauh dari Target

Nasional angket kpk
Ilham wibowo • 14 Februari 2018 17:03
Jakarta: Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) menganggap Lembaga Anntirasuah belum menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan itu dibeberkan setelah pansus berkordinasi dan mengantongi data dari BPK.
 
Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, KPK belum maksimal menindaklanjuti 47 rekomendasi. Sebanyak lima rekomendasi bahkan belum ditindaklanjuti. Hanya dua rekomendasi yang dianggap sah tidak ditindaklanjuti.
 
"Dalam kurun waktu 2005-2016, realisasi anggaran KPK masih terbilang jauh dari target perencanaan dengan rata-rata penyerapan anggaran sebesar 61,30 persen pertahun," terang Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar pada rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarrta, Rabu, 14 Februari 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agun menegaskan KPK perlu memperbaiki perencanaan dan tata kelola anggaran  agar efektif dan efisien. Perbaikan bisa dilakukan dengan memanfaatkan kucuran dana dari pemerintah.
 
Baca: KPK Dianggap Bermanuver Sendiri Menangani Korupsi
 
Pansus juga menyoroti realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kurun 206-2015. Rata-rata capaian ada pada angka 287,74 persen. Angka itu dianggap mengindikasikan fungsi pencegahan tak berjalan.  
 
"Banyaknya kasus yang belum tertangani mengindikasikan KPK memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tugas," tegas politikus Partai Golkar itu.
 
Anggota Komisi II itu menerangkan KPK memiliki fungsi pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat. KPK memerlukan peningkatan dukungan anggaran untuk menuntaskan laporan masyarakat terkait korupsi.
 
Anggaran juga tak bisa dilepaskan dari nasib barang sitaan negara. Pimpinan DPR sudah menyurati BPK. Surat tertuang dengan nomor: PW/13427/DPR RI/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017. Surat itu berisi permohonan pemeriksaan keuangan negara pada KPK.
 
Baca: Pansus Angket Menyoroti Aspek Kelembagaan KPK
 
Surat lain dengan nomor: PW/16268/DPR RI/IX/2017 tanggal 12 September 2017 dikirimkan untuk BPK memeriksa lebih kanjut soal barang sitaan yang ditangani KPK.
 
"Laporan hasil audit investigatif dari BPK tersebut nantinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Panitia Angket DPR RI," tegas Agun.
 
Agun menjelaskan, sudah ada aturan soal barang sitaan. Barang-barang disimpan di rumah penyimpaan barang sitaan negara (Rupbasan). Pengelolaan harus terdata dengan baik melalui pemberitahuan ke Rupbasan sebagai pusat data pengelolaan barang rampasan dan barang sitaan.
 
"Oleh karena itu KPK perlu lebih memerhatikan pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan yang tersimpan di Rupbasan dan unit pengelolaan barang bukti dan ekskusi (Labuksi) KPK agar tidak mengalami penyusutan nilai yang berdampak pada gagalnya lelang," ucap Agun.
 
(OJE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif