Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menilai anggaran Rp151 triliun untuk TNI pada 2022 kurang. Jumlah itu belum bisa menutup kebutuhan TNI secara menyeluruh.
"Ini jauh dari cukup karena paling tidak kalau dibandingkan seperti Singapura, kita idealnya dikali dua atau kali tiga dari anggaran ini," kata Utut dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Oktober 2022.
Utut mengatakan anggaran TNI yang ideal minimal dua persen dari pajak domestik bruto (PDB). Sehingga angkanya minimal Rp360 triliun bila PDB Indonesia mencapai Rp18 ribu triliun.
"Karena kebutuhan alutsista (alat utama sistem senjata) perlu diperhatikan. Seandainya terjadi perang konvensional di Indonesia, TNI hanya mampu bertahan sampai tiga hari," ujar dia.
Utut menyebut hal itu lantaran Indonesia adalah negara pengguna alutsista, bukan pencipta. Kemudian TNI butuh anggaran lebih untuk pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista.
"Kalau sudah tiga hari, habis (peluru). Ini sesuatu yang sebenarnya miris untuk negara sebesar Republik Indonesia," tutur dia.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi I
DPR Utut Adianto menilai
anggaran Rp151 triliun untuk TNI pada 2022 kurang. Jumlah itu belum bisa menutup kebutuhan
TNI secara menyeluruh.
"Ini jauh dari cukup karena paling tidak kalau dibandingkan seperti Singapura, kita idealnya dikali dua atau kali tiga dari anggaran ini," kata Utut dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Oktober 2022.
Utut mengatakan anggaran TNI yang ideal minimal dua persen dari pajak domestik bruto (PDB). Sehingga angkanya minimal Rp360 triliun bila PDB Indonesia mencapai Rp18 ribu triliun.
"Karena kebutuhan alutsista (alat utama sistem senjata) perlu diperhatikan. Seandainya terjadi perang konvensional di Indonesia, TNI hanya mampu bertahan sampai tiga hari," ujar dia.
Utut menyebut hal itu lantaran Indonesia adalah negara pengguna alutsista, bukan pencipta. Kemudian TNI butuh anggaran lebih untuk pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista.
"Kalau sudah tiga hari, habis (peluru). Ini sesuatu yang sebenarnya miris untuk negara sebesar Republik Indonesia," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
