Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso) membantah ada mahar politik di partainya. Pernyataan ini sekaligus membantah kabar pemecatan dirinya yang dilakukan oleh sejumlah pengurus partai dan 27 perwakilan DPD dan DPC terkait mahar politik.
"Ada isu-isu yang mengatakan kalau nanti calon-calon legislatif DPR RI akan dikenakan sumbangan 1 sampai 2 milyar. Saya katakan itu bohong," tegas Oso di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 15 Januari 2018.
Meski begitu, Oso menyebut politik tidak bisa dilepaskan dari biaya politik. Namun, lanjut dia, biaya-biaya itu dikeluarkan atas dasar sukarela dan tidak ada pemaksaan sama sekali.
"Semua juga tau (politik) ada cost. Tapi itu bersifat sumbangan ikhlas dan tdk memaksa. Itu resmi, bukan untuk pribadi, kalau untuk pribadi ya tentu kita pecat," tukas Ketua DPD RI itu.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Organisasi DPP Hanura Benny Rhamdani. Benny membantah, ada mahar politik di partai Hanura. Dia mengklaim, sampai hari ini belum ada calon ataupun kader yang diusung Hanura protes soal adanya mahar politik.
"Tak ada lah. Kalau ada pasti sudah teriak. La nyalla teriak, calon Bupati di Cirebon, teriak. Tapi dari Hanura tak ada yang teriak," ujar Benny.
Sebelumnya, pemecatan Oso dihasilkan dalam rapat pengurus harian di kawasan Ambahara, Blok M Jakarta Selatan. Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sudding menyatakan pemecatan terhadap Oso sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Sempat beredar kabar 27 DPD mengajukan mosi tidak percaya kepada Oso lantaran adanya permintaan sejumlah mahar bagi calon legislatif yang diusung Partai Hanura.
Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso) membantah ada mahar politik di partainya. Pernyataan ini sekaligus membantah kabar pemecatan dirinya yang dilakukan oleh sejumlah pengurus partai dan 27 perwakilan DPD dan DPC terkait mahar politik.
"Ada isu-isu yang mengatakan kalau nanti calon-calon legislatif DPR RI akan dikenakan sumbangan 1 sampai 2 milyar. Saya katakan itu bohong," tegas Oso di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 15 Januari 2018.
Meski begitu, Oso menyebut politik tidak bisa dilepaskan dari biaya politik. Namun, lanjut dia, biaya-biaya itu dikeluarkan atas dasar sukarela dan tidak ada pemaksaan sama sekali.
"Semua juga tau (politik) ada cost. Tapi itu bersifat sumbangan ikhlas dan tdk memaksa. Itu resmi, bukan untuk pribadi, kalau untuk pribadi ya tentu kita pecat," tukas Ketua DPD RI itu.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Organisasi DPP Hanura Benny Rhamdani. Benny membantah, ada mahar politik di partai Hanura. Dia mengklaim, sampai hari ini belum ada calon ataupun kader yang diusung Hanura protes soal adanya mahar politik.
"Tak ada lah. Kalau ada pasti sudah teriak. La nyalla teriak, calon Bupati di Cirebon, teriak. Tapi dari Hanura tak ada yang teriak," ujar Benny.
Sebelumnya, pemecatan Oso dihasilkan dalam rapat pengurus harian di kawasan Ambahara, Blok M Jakarta Selatan. Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sudding menyatakan pemecatan terhadap Oso sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Sempat beredar kabar 27 DPD mengajukan mosi tidak percaya kepada Oso lantaran adanya permintaan sejumlah mahar bagi calon legislatif yang diusung Partai Hanura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)
