medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) turun tangan menengahi konflik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI. Ia menilai ada satu hal yang membuat Ahok dan para wakil rakyat belum sehati.
"Terjadi pengertian yang berbeda-beda dan juga seperti yang anda ketahui saling tersinggung satu sama lain. Khususnya DPRD," kata JK di Kantor Wapres, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Menurut dia, waktu yang tak banyak dimiliki dua belah pihak dalam membahas anggaran mempersulit tercapainya kesepakatan. DPRD, kata dia, telah menolak usulan Gubernur DKI Jakarta sore tadi karena belum lengkap.
Alhasil, peraturan gubernur (Pergub) dikeluarkan sehingga pemerintah DKI Jakarta menggunakan APBD 2014. Pasalnya, jika langkah itu tak diambil, anggaran untuk menjalankan pemerintahan tak akan keluar.
"Tadi yang kita bicarakan setuju untuk membicarakan ulang nanti dengan anggaran pergub yang ada. Kalau tidak ada ketidaksesuaian barulah dibikin lagi anggaran perubahannya. Itu solusinya," jelas JK.
Usai dijembatani JK, baik Ahok dan DPRD belum satu suara. Tak ada yang berubah pada kisruh APBD DKI. Ketua DPRD Prasetyo Edi menyebut, DKI Jakarta akan memakai APBD 2014 setelah tak ada titik temu dalam komunikasi dua belah pihak.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) turun tangan menengahi konflik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI. Ia menilai ada satu hal yang membuat Ahok dan para wakil rakyat belum sehati.
"Terjadi pengertian yang berbeda-beda dan juga seperti yang anda ketahui saling tersinggung satu sama lain. Khususnya DPRD," kata JK di Kantor Wapres, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Menurut dia, waktu yang tak banyak dimiliki dua belah pihak dalam membahas anggaran mempersulit tercapainya kesepakatan. DPRD, kata dia, telah menolak usulan Gubernur DKI Jakarta sore tadi karena belum lengkap.
Alhasil, peraturan gubernur (Pergub) dikeluarkan sehingga pemerintah DKI Jakarta menggunakan APBD 2014. Pasalnya, jika langkah itu tak diambil, anggaran untuk menjalankan pemerintahan tak akan keluar.
"Tadi yang kita bicarakan setuju untuk membicarakan ulang nanti dengan anggaran pergub yang ada. Kalau tidak ada ketidaksesuaian barulah dibikin lagi anggaran perubahannya. Itu solusinya," jelas JK.
Usai dijembatani JK, baik Ahok dan DPRD belum satu suara. Tak ada yang berubah pada kisruh APBD DKI. Ketua DPRD Prasetyo Edi menyebut, DKI Jakarta akan memakai APBD 2014 setelah tak ada titik temu dalam komunikasi dua belah pihak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
