medcom.id, Jakarta: Gerak cepat pemerintah menangani beredarnya beras plastik atau sintetis menuai pujian. Langkah tersebut menunjukkan bahwa dalam masalah pangan harus disikapi secara serius.
"Beredarnya beras plastik tidak bisa dianggap remeh. Selain menyentuh aspek kedaulatan ekonomi, juga membahayakan rakyat, mengingat negara bertugas melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (25/5/2015).
PDIP berharap kasus itu menjadi momentum bagi pemerintah dan petani mewujudkan kedaulatan pangan, sehingga kasus beras palsu tidak akan terulang lagi.
"Karena itu pemerintah tidak boleh kalah. Beredarnya beras plastik tidak hanya pelanggaran kedaulatan wilayah. Atas dasar hal itu, PDIP memberikan dukungan pemerintah menggunakan alat negara untuk menangkap pelaku kejahatan ekonomi tersebut," ucapnya.
Hasto mengatakan, PDIP mewaspadai beredarnya beras plastik sebagai bagian dari sindikat impor beras. Untuk itu, pemberantasan beras ilegal harus menjadi momentum untuk memerangi para penyelundup. "PDIP mengajak semua pihak memerhatikan upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang membuat petani Indonesia berproduksi dan merdeka di Tanah Airnya sendiri," ujarnya.
Menurut Hasto, sudah saatnya politik pangan yang berpihak pada petani dikedepankan, termasuk memperbaiki sistem produksi pascapanen. "Bulog pun harus diperkuat agar bisa membeli gabah secara langsung dari petani, termasuk kerjasama dengan pemda," kata Hasto.
medcom.id, Jakarta: Gerak cepat pemerintah menangani beredarnya beras plastik atau sintetis menuai pujian. Langkah tersebut menunjukkan bahwa dalam masalah pangan harus disikapi secara serius.
"Beredarnya beras plastik tidak bisa dianggap remeh. Selain menyentuh aspek kedaulatan ekonomi, juga membahayakan rakyat, mengingat negara bertugas melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (25/5/2015).
PDIP berharap kasus itu menjadi momentum bagi pemerintah dan petani mewujudkan kedaulatan pangan, sehingga kasus beras palsu tidak akan terulang lagi.
"Karena itu pemerintah tidak boleh kalah. Beredarnya beras plastik tidak hanya pelanggaran kedaulatan wilayah. Atas dasar hal itu, PDIP memberikan dukungan pemerintah menggunakan alat negara untuk menangkap pelaku kejahatan ekonomi tersebut," ucapnya.
Hasto mengatakan, PDIP mewaspadai beredarnya beras plastik sebagai bagian dari sindikat impor beras. Untuk itu, pemberantasan beras ilegal harus menjadi momentum untuk memerangi para penyelundup. "PDIP mengajak semua pihak memerhatikan upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang membuat petani Indonesia berproduksi dan merdeka di Tanah Airnya sendiri," ujarnya.
Menurut Hasto, sudah saatnya politik pangan yang berpihak pada petani dikedepankan, termasuk memperbaiki sistem produksi pascapanen. "Bulog pun harus diperkuat agar bisa membeli gabah secara langsung dari petani, termasuk kerjasama dengan pemda," kata Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
