Moeldoko Dinilai Tak Perlu Mundur Sebagai KSP

Jakarta: Moeldoko mendapatkan banyak desakan mundur sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Desakan muncul setelah dirinya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun, Moeldoko dinilai tidak perlu mundut jadi jabatannya tersebut. Sosoknya dianggap memiliki karakter kuat dan dibutuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Pasca Pilpres terbukti tiga orang penjaga Istana seperti Pak Pratikno (Mensesneg), Pak Pramono (Setkab) dan Pak Moeldoko tidak tergantikan posisinya," kata Sekjen Komite Rakyat Nasional (Kornas Jokowi) Akhrom Saleh, dalam keterangannya, Jumat 12 Maret 2021. Menurutnya, akan banyak permasalahan setiap harinya yang masuk ke KSP jika Moeldoko mundur. Dia pun, lanjut Akhrom, terbukti mampu mengawal program prioritas Jokowi. "Salah satunya program Reforma Agraria yakni adanya Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Program Reforma Agraria," sambungnya. Sementara, keputusan mundur atau tidaknya Moeldoko dinilai menjadi hak preogratif Presiden. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Sekretariat Bersama Jokowi, Bayutammi Sammy Amalia. "Kita tahu sekali kinerja Pak Moeldoko selalu menjalankan visi Presiden yang merupakan bagian paling penting untuk menyukseskan program pemerintah," kata Bayutammi. Moeldoko sempat didesak mundur sebagai KSP usai terpilih menjadi Ketum Demokrat. Dia disarankan mundur agar bisa fokus menangani konflik politik partai berlogo bintang mercy.