Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan hasil pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) periode pertama pada 11-25 Januari 2021. Masih tingginya angka kasus covid-19 di sejumlah provinsi menandakan penegakan aturan itu belum efektif.
"Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) tentang pendisiplinan melawan covid-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Januari 2021.
Menurut Jokowi, esensi dari PPKM ini adalah membatasi mobilitas masyarakat. Tetapi, implementasi kebijakan itu masih tidak tegas dan tak konsisten.
"Ini hanya masalah implementasi, sehingga saya minta betul-betul (jajaran) turun ke lapangan," ujar Jokowi.
Baca: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 12.001 dalam 24 Jam
Dia memerintahkan jajarannya bekerja sesederhana mungkin agar pesan kebijakan tersebut mudah diterima publik. Misalnya, mengingatkan masyarakat soal aturan gerakan 5M.
Gerakan itu meliputi memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi. Hal ini yang mesti disampaikan ke publik.
"Siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 5M itu. Siapin juga masker yang memiliki standar standar yang benar," ucap Jokowi.
Dia mendorong para menteri untuk menggandeng pakar epidemiolog. Khususnya, dalam menggodok sebuah kebijakan.
"Saya ingin menteri koordinator ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," tegas Jokowi.
Pemerintah memberlakukan PPKM pada tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Kebijakan ini sudah masuk perpanjangan kedua yakni mulai 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan hasil pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) periode pertama pada 11-25 Januari 2021. Masih tingginya angka kasus
covid-19 di sejumlah provinsi menandakan penegakan aturan itu belum efektif.
"Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata
Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) tentang pendisiplinan melawan covid-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Januari 2021.
Menurut Jokowi, esensi dari PPKM ini adalah membatasi mobilitas masyarakat. Tetapi, implementasi kebijakan itu masih tidak tegas dan tak konsisten.
"Ini hanya masalah implementasi, sehingga saya minta betul-betul (jajaran) turun ke lapangan," ujar Jokowi.
Baca: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 12.001 dalam 24 Jam
Dia memerintahkan jajarannya bekerja sesederhana mungkin agar pesan kebijakan tersebut mudah diterima publik. Misalnya, mengingatkan masyarakat soal aturan gerakan 5M.
Gerakan itu meliputi memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi. Hal ini yang mesti disampaikan ke publik.
"Siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 5M itu. Siapin juga masker yang memiliki standar standar yang benar," ucap Jokowi.
Dia mendorong para menteri untuk menggandeng pakar epidemiolog. Khususnya, dalam menggodok sebuah kebijakan.
"Saya ingin menteri koordinator ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," tegas Jokowi.
Pemerintah memberlakukan PPKM pada tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Kebijakan ini sudah masuk perpanjangan kedua yakni mulai 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
