Ilustrasi minuman beralkohol. Pexels
Ilustrasi minuman beralkohol. Pexels

Belum Ada Payung Hukum Spesifik Mengatur Minuman Beralkohol

Nasional ppp minuman beralkohol DPR RI
Anggi Tondi Martaon • 13 November 2020 01:06
Jakarta: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol). Salah satu alasan partai lambang Ka'bah mengajukan regulasi ini karena belum ada payung hukum setingkat UU mengatur minol.
 
"Saat ini hanya dimasukkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 November 2020.
 
Mantan Wali Kota Banda Aceh itu mengungkapkan, aturan yang ada di KUHP dinilai masih sangat umum. Sehingga harus diatur lebih jelas pada payung hukum setingkat UU.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Golkar Tolak Melanjutkan Pembahasan RUU Minol
 
Ketentuan minol pada KUHP dimuat di beberapa pasal. Di antaranya pasal 300 KUHP yang mengatur sanksi penjual minol. Selanjutnya, pasal 492 KUHP hanya sebatas mengatur sanksi bagi peminum alkohol yang mengganggu ketertiban umum dan mengancam orang lain.
 
"Dengan pasal yang sangat umum dan tidak disebut secara tegas oleh UU," ungkap dia.
 
Oleh sebab itu, dia berharap pembahasan RUU Minol dapat dilanjutkan. Pengesahan RUU Minol untuk menjaga kepentingan generasi yang akan datang
 
"RUU ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban, dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minol," ujar dia.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif