medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan mutasi kepada Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) dari posisinya Kabareskrim menjadi kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut dia, Buwas patut diacungi jempol lantaran dia berani memberantas korupsi.
"Kalau dibilang Buwas menciptakan keributan, keributan itu bukan dasar hukum. Buwas sudah melakukaan terobosan-terobosan yang selama ini yang kita inginkan masuk ke dalam kasus korupsi besar," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Fahri melanjutkan, selama dipimpin Buwas, kepolisian menjadi inti dalam pemberantasan korupsi sesuai keinginan legislatif. Hal tersebut juga menjadikan lembaga semi negara seperti KPK tidak dominan dalam menjalankan fungsinya.
"KPK kan pemain cadangan, jangan sampai dalam pemberantasan korupsi pemain utama (kepolisian) disingkirkan dari gelanggang. Nah ini yang kita sesalkan," tambahnya.
Karena itu, sambung politikus PKS ini, DPR sangat menyayangkan langkah pemerintah menggeser Budi Waseso dalam memberantas korupsi. "DPR sayangkan cara kerja dan cara pikir pemerintah. Kalau Pak Jokowi mau, harusnya ada observasi, ada penelitian dan analisa komprehensif," tandasnya.
Pergantian Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso tercantum dalam surat bernomor ST/1847/IX/2015 tertanggal 3 September 2015. Pada saat yang sama, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Victor Simanjuntak memasuki masa pensiun. Victor pernah mengancam mengundurkan diri jika Budi Waseso dicopot dari jabatan Kabareskrim. Victor digantikan Brigjen Bambang Waskito yang sebelumnya menjabat Karobinops SOPS Polri.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan mutasi kepada Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) dari posisinya Kabareskrim menjadi kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut dia, Buwas patut diacungi jempol lantaran dia berani memberantas korupsi.
"Kalau dibilang Buwas menciptakan keributan, keributan itu bukan dasar hukum. Buwas sudah melakukaan terobosan-terobosan yang selama ini yang kita inginkan masuk ke dalam kasus korupsi besar," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Fahri melanjutkan, selama dipimpin Buwas, kepolisian menjadi inti dalam pemberantasan korupsi sesuai keinginan legislatif. Hal tersebut juga menjadikan lembaga semi negara seperti KPK tidak dominan dalam menjalankan fungsinya.
"KPK kan pemain cadangan, jangan sampai dalam pemberantasan korupsi pemain utama (kepolisian) disingkirkan dari gelanggang. Nah ini yang kita sesalkan," tambahnya.
Karena itu, sambung politikus PKS ini, DPR sangat menyayangkan langkah pemerintah menggeser Budi Waseso dalam memberantas korupsi. "DPR sayangkan cara kerja dan cara pikir pemerintah. Kalau Pak Jokowi mau, harusnya ada observasi, ada penelitian dan analisa komprehensif," tandasnya.
Pergantian Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso tercantum dalam surat bernomor ST/1847/IX/2015 tertanggal 3 September 2015. Pada saat yang sama, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Victor Simanjuntak memasuki masa pensiun. Victor pernah mengancam mengundurkan diri jika Budi Waseso dicopot dari jabatan Kabareskrim. Victor digantikan Brigjen Bambang Waskito yang sebelumnya menjabat Karobinops SOPS Polri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
