Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) diminta lebih bijak dalam mengeluarkan rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan. Sebab, sejumlah dokter mengeluhkan sulit mendapat rekomendasi dari IDI.
"Surat rekomendasi ini yang dikeluhkan sejawat dokter banyak dipersulit oleh IDI," kata anggota Komisi IX DPR Putih Sari melalui keterangan tertulis, Selasa, 21 Juni 2022.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu mengakui jika izin praktik dikeluarkan dinas kesehatan. Namun, salah satu syarat wajib mengurus izin praktik itu adalah rekomendasi dari IDI.
Putih menyampaikan keluhan tersebut banyak disampaikan para dokter, salah satunya yang tergabung dalam Forum Dokter Susah Praktik (FDSP), ke Komisi IX DPR. Menurut dia, hal ini akan memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Kami banyak menerima aduan dari para dokter bahkan rumah sakit yang karena penilaian subjektif pengurus IDI, mereka sulit mendapatkan surat rekomendasi," kata dia.
Baca: Menkes: Indonesia Kekurangan 130 Ribu Dokter
Dia menyampaikan aspirasi tersebut diterima Komisi IX. Bahkan, menjadi bahan pertimbangan dalam merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran.
"Pengaduan tersebut bagian dari aspirasi dan memperkaya kajian kami untuk segera dilakukanya revisi Undang-Undang Praktik Kedokteran," ujar dia.
Komisi IX DPR sebelumnya menerima audiensi dari FDSP pada Senin, 20 Juni 2022. Sejumlah dokter mengeluhkan rumitnya mengurus perizinan praktik dokter.
Salah seorang perwakilan FDSP, Anthony menyampaikan aturan pengurusan praktik kedokteran di Indonesia berbelit. Serta memakan biaya tinggi.
Jakarta:
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) diminta lebih bijak dalam mengeluarkan rekomendasi izin praktik
tenaga kesehatan. Sebab, sejumlah dokter mengeluhkan sulit mendapat rekomendasi dari IDI.
"Surat rekomendasi ini yang dikeluhkan sejawat dokter banyak dipersulit oleh IDI," kata anggota
Komisi IX DPR Putih Sari melalui keterangan tertulis, Selasa, 21 Juni 2022.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu mengakui jika izin praktik dikeluarkan dinas kesehatan. Namun, salah satu syarat wajib mengurus izin praktik itu adalah rekomendasi dari IDI.
Putih menyampaikan keluhan tersebut banyak disampaikan para dokter, salah satunya yang tergabung dalam Forum Dokter Susah Praktik (FDSP), ke Komisi IX DPR. Menurut dia, hal ini akan memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Kami banyak menerima aduan dari para dokter bahkan rumah sakit yang karena penilaian subjektif pengurus IDI, mereka sulit mendapatkan surat rekomendasi," kata dia.
Baca:
Menkes: Indonesia Kekurangan 130 Ribu Dokter
Dia menyampaikan aspirasi tersebut diterima Komisi IX. Bahkan, menjadi bahan pertimbangan dalam merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran.
"Pengaduan tersebut bagian dari aspirasi dan memperkaya kajian kami untuk segera dilakukanya revisi Undang-Undang Praktik Kedokteran," ujar dia.
Komisi IX DPR sebelumnya menerima audiensi dari FDSP pada Senin, 20 Juni 2022. Sejumlah dokter mengeluhkan rumitnya mengurus perizinan praktik dokter.
Salah seorang perwakilan FDSP, Anthony menyampaikan aturan pengurusan praktik kedokteran di Indonesia berbelit. Serta memakan biaya tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
