Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan baik. Pemilu dan pilkada di Indonesia harus menjadi rujukan bagi negara lain.
"Bapak Presiden meminta KPU menjaga kualitas Pemilu dan Pilkada 2024. Kita harus jadi rujukan dunia penyelenggaraan pemilu," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pembukaan tahapan Pemilu 2024, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022.
Jokowi juga mendorong KPU untuk memberikan pendidikan politik secara masif. Sehingga, masyarakat paham tentang hak-haknya karena menentukan masa depan bangsa ke depan.
"Pada 2019 kita tahu paritispasinya yang tertinggi di dunia, yaitu 81 persen," ucap dia.
Baca: Survei Paslon, Ganjar-Erick di Puncak
Presiden, kata dia, juga meminta tata kelola pemilu harus dilakukan secara akuntabel. Dengan begitu, pemilu berjalan damai, aman, tak masalah yang serius di bidang kesehatan.
"Presiden juga minta persoalan teknis yang dapat memengaruhi persoalan pemilu, kita lakukan perbaikan manajemen teknis, seperti perbaikan DPT (daftar pemilih tetap), manajemen kerja KPUD, KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), sampai teknis rekapitluasi suara," ujar dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (
KPU) bisa menyelenggarakan Pemilihan Umum (
Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan baik. Pemilu dan pilkada di Indonesia harus menjadi rujukan bagi negara lain.
"Bapak Presiden meminta KPU menjaga kualitas Pemilu dan Pilkada 2024. Kita harus jadi rujukan dunia penyelenggaraan pemilu," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pembukaan tahapan Pemilu 2024, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022.
Jokowi juga mendorong KPU untuk memberikan pendidikan politik secara masif. Sehingga, masyarakat paham tentang hak-haknya karena menentukan masa depan bangsa ke depan.
"Pada 2019 kita tahu paritispasinya yang tertinggi di dunia, yaitu 81 persen," ucap dia.
Baca:
Survei Paslon, Ganjar-Erick di Puncak
Presiden, kata dia, juga meminta tata kelola pemilu harus dilakukan secara akuntabel. Dengan begitu, pemilu berjalan damai, aman, tak masalah yang serius di bidang kesehatan.
"Presiden juga minta persoalan teknis yang dapat memengaruhi persoalan pemilu, kita lakukan perbaikan manajemen teknis, seperti perbaikan DPT (daftar pemilih tetap), manajemen kerja KPUD, KPPS (
kelompok penyelenggara pemungutan suara), sampai teknis rekapitluasi suara," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
