Jakarta: Proses pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dikritik. Pemilihan penyelenggara pemilu periode 2022-2027 itu berlangsung tertutup.
"Jadi proses mereka tidak dijalankan dengan terukur. Kemudian, tidak cukup transparan, khususnya di dalam pengambilan keputusannya," kata peneliti senior Netgrit Hadar Nafis Gumay saat dihubungi, Kamis, 17 Februari 2022.
Hadar menilai proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang dilakukan Komisi II tidak akuntabel. Indikator jumlah dukungan yang diperoleh setiap calon tidak terlihat jelas.
Padahal, terang dia, setiap proses pemilihan dilakukan berdasarkan ranking. Jika dipilih melalui musyawarah, indikatornya juga harus jelas.
"Ini kan kita tidak tahu, mereka kemarin akhirnya mengumumkan nomor satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Tetapi didasarkan oleh apa? angka berapa? Angka nilai apa? Kalau itu mau pakai nilai," ungkap dia.
Dia menilai pemilihan komisioner kali ini kental nuansa politik. Apalagi, komisioner terpilih hampir sama dengan daftar yang tersebar pada Senin, 14 Februari 2022.
"Ya jadi itu sebagai bukti nuansa proses politiknya sangat tinggi, karena mereka sudah bisa menyepakati satu gagasan paket pilihan," ujar komisioner KPU periode 2012-2017 itu.
Baca: Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Diminta Segera Bentuk Tim
Komisi II DPR menetapkan tujuh anggota terpilih KPU dan lima anggota terpilih Bawaslu untuk periode 2022-2027. Kesepakatan itu diambil pada Kamis dini hari, setelah melalui rapat tertutup selama 1,5 jam.
Berikut tujuh anggota KPU:
Betty Epsilon Idroos
Hasyim Asy’ari
Mochammad Afifuddin
Parsadaan Harahap
Yulianto Sudrajat
Idham Holik
August Mellaz.
Berikut lima anggota Bawaslu:
Lolly Suhenty
Puadi
Rahmad Bagja
Totok Haryono
Herwyn Jefler Hielsa Malonda.
Jakarta: Proses
pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (
KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (
Bawaslu) dikritik. Pemilihan penyelenggara pemilu periode 2022-2027 itu berlangsung tertutup.
"Jadi proses mereka tidak dijalankan dengan terukur. Kemudian, tidak cukup transparan, khususnya di dalam pengambilan keputusannya," kata peneliti senior Netgrit Hadar Nafis Gumay saat dihubungi, Kamis, 17 Februari 2022.
Hadar menilai proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang dilakukan Komisi II tidak akuntabel. Indikator jumlah dukungan yang diperoleh setiap calon tidak terlihat jelas.
Padahal, terang dia, setiap proses pemilihan dilakukan berdasarkan ranking. Jika dipilih melalui musyawarah, indikatornya juga harus jelas.
"Ini kan kita tidak tahu, mereka kemarin akhirnya mengumumkan nomor satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Tetapi didasarkan oleh apa? angka berapa? Angka nilai apa? Kalau itu mau pakai nilai," ungkap dia.
Dia menilai pemilihan komisioner kali ini kental nuansa politik. Apalagi, komisioner terpilih hampir sama dengan daftar yang tersebar pada Senin, 14 Februari 2022.
"Ya jadi itu sebagai bukti nuansa proses politiknya sangat tinggi, karena mereka sudah bisa menyepakati satu gagasan paket pilihan," ujar komisioner KPU periode 2012-2017 itu.
Baca:
Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Diminta Segera Bentuk Tim
Komisi II DPR menetapkan tujuh anggota terpilih KPU dan lima anggota terpilih Bawaslu untuk periode 2022-2027. Kesepakatan itu diambil pada Kamis dini hari, setelah melalui rapat tertutup selama 1,5 jam.
Berikut tujuh anggota KPU:
- Betty Epsilon Idroos
- Hasyim Asy’ari
- Mochammad Afifuddin
- Parsadaan Harahap
- Yulianto Sudrajat
- Idham Holik
- August Mellaz.
Berikut lima anggota Bawaslu:
- Lolly Suhenty
- Puadi
- Rahmad Bagja
- Totok Haryono
- Herwyn Jefler Hielsa Malonda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)