Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok Medcom.id
Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok Medcom.id

47,2% Publik Tak Setuju Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus

Nasional mahkamah konstitusi survei Presidential Threshold ambang batas presiden
Anggi Tondi Martaon • 24 April 2022 16:20
Jakarta: Sejumlah pihak berupaya menurunkan atau menghapus ambang batas pencalonan presiden melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ternyata, usulan tersebut tak sejalan dengan keinginan publik.
 
Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Populi Center pada 21-29 Maret 2022. Sebanyak 47,2 persen responden menginginkan syarat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden tetap harus ada.
 
"Paling tidak dari sini (hasil survei) menunjukkan bahwa ambang batas presiden itu masih diperlukan menurut publik," kata peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan dalam diskusi virtual, Minggu, 24 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun responden yang setuju ambang batas pencalonan presiden dihapus sebesar 25,3 persen. Sedangkan yang menolak menjawab yaitu 5,9 persen.
 
Namun, jumlah responden yang tidak memahami pertanyaan ini cukup besar. Jumlahnya mencapai 21,6 persen.
 
Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi. Penarikan sampel dilakukan secara multistage random sampling.
 
Adapun margin of error survei tersebut lebih kurang 2,83 persen. Sedangkan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
 
Sebelumnya, sejumlah pihak menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ke MK. Salah satunya dilakukan oleh Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.
 
La Nyalla dan Yusril menilai Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Konstitusi tersebut menyebut setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain.
 
Pemohon menilai Pasal 222 UU Pemilu mengekang aspirasi rakyat. Pasalnya, ambang batas sebesar 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.
 
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif