medcom.id, Jakarta: Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengajukan pagu indikatif tahun anggaran 2018 sebesar Rp283,6 miliar. Dana itu akan digunakan untuk kebutuhan operasional dan pelaksanaan teknis lainnya.
"Naik sebanyak Rp60 miliar dari pagu tahun lalu," kata Menko Polhukam Wiranto menegaskan saat melakukan rapat dengan Badan Anggaran membahas RKA/KL 2018 di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis 8 Juni 2017.
Tambahan anggaran ini akan dimanfaatkan antara lain untuk:
- Koordinasi pemberantasan penyelundupan Rp5,5 miliar,
- koordinasi relokasi lapas Rp6 miliar,
- koordinasi kerukunan nasional Rp7 miliar,
- koordinasi pembentukan pusat penanganan krisis nasional Rp6,5 miliar,
- koordinasi pemerataan kekuatan TNI Rp6 miliar,
- koordinasi revisi RUU Terorisme Rp6,5 miliar,
- koordinasi gerakan Indonesia tertib dalam mendukung gerakan nasional revolusi mental Rp6 miliar,
- koordinasi satgas propaganda, agitasi, serta provokasi Rp6 miliar,
- koordinasi revitalisasi dewan ketahanan nasional untuk melaksanakan tugas pembinaan bela negara Rp7,5 miliar, dan
- koordinasi penanganan ormas yang tidak sesuai ideologi Pancasila Rp6 miliar.
Secara keseluruhan, pagu indikatif ini akan dimanfaatkan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp139,9 miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp6 miliar dan program peningkatan koordinasi polhukam Rp137,7 miliar.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengajukan pagu indikatif tahun anggaran 2018 sebesar Rp283,6 miliar. Dana itu akan digunakan untuk kebutuhan operasional dan pelaksanaan teknis lainnya.
"Naik sebanyak Rp60 miliar dari pagu tahun lalu," kata Menko Polhukam Wiranto menegaskan saat melakukan rapat dengan Badan Anggaran membahas RKA/KL 2018 di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis 8 Juni 2017.
Tambahan anggaran ini akan dimanfaatkan antara lain untuk:
- Koordinasi pemberantasan penyelundupan Rp5,5 miliar,
- koordinasi relokasi lapas Rp6 miliar,
- koordinasi kerukunan nasional Rp7 miliar,
- koordinasi pembentukan pusat penanganan krisis nasional Rp6,5 miliar,
- koordinasi pemerataan kekuatan TNI Rp6 miliar,
- koordinasi revisi RUU Terorisme Rp6,5 miliar,
- koordinasi gerakan Indonesia tertib dalam mendukung gerakan nasional revolusi mental Rp6 miliar,
- koordinasi satgas propaganda, agitasi, serta provokasi Rp6 miliar,
- koordinasi revitalisasi dewan ketahanan nasional untuk melaksanakan tugas pembinaan bela negara Rp7,5 miliar, dan
- koordinasi penanganan ormas yang tidak sesuai ideologi Pancasila Rp6 miliar.
Secara keseluruhan, pagu indikatif ini akan dimanfaatkan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp139,9 miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp6 miliar dan program peningkatan koordinasi polhukam Rp137,7 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(UWA)