medcom.id Jakarta: Wacana penggunaan hak interpelasi dan hak tanya digulirkan di parleman. Beberapa fraksi yang mengusulkan penggunaan hak dewan itu tak terima pemerintah menaikkan harga BBM. Menanggapi wacana ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak santai.
"Interpelasi kan bertanya, kita jawab," kata JK saat meninjau Kantor Pos Rawamangun, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Rabu (19/11/2014).
JK memastikan jika nanti hak interpelasi dan hak tanya itu digunakan DPR, pemerintah akan menanggapinya. "Pasti nantinya akan jawab ketika diminta," tegas JK.
Seperti diketahui beberapa fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) menolak kebijakan penaikan BBM. Fraksi PKS misalnya yang menyatakan akan menggunakan hak interpelasi. Sementara Fraksi Partai Demokrat menyebut hak interpelasi menjadi salah satu pilihan untuk meminta penjelasan pada pemerintah.
Sedangkan Fraksi Partai Gerindra mendesak Jokowi untuk membatalkan kebijakan kenaikan BBM. Fraksi ini akan menggunakan hak konstitusional apabila pemerintah tak menggubris desakannya.
Fraksi-fraksi ini rata-rata berpendapat kenaikan BBM tak tepat waktu. Harga minyak dunia sedang mengalami penurunan. Maka, tak sepantasnya pemerintah menaikkan harga BBM.
Awal pekan ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bensin dan solar. Bensin kini berharga Rp8.500 per liter, naik Rp2.000/liter. Sedangkan harga solar menjadi Rp7.500/liter dari sebelumnya Rp5.500/liter.
Pemerintah memastikan, kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000/liter akan menambah belanja produktif di atas Rp100 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan mewujudkan visi Presiden Jokowi, seperti pembangunan sektor maritim.
Jokowi mengatakan, dalam kurun lima tahun terakhir, pemerintah menyediakan dana subsidi BBM hingga Rp714 triliun, tapi subsidi untuk bidang lain jauh lebih kecil. Dalam waktu yang sama, pemerintah hanya menganggarkan Rp220 triliun untuk kesehatan dan Rp574 triliun untuk infrastruktur.
medcom.id Jakarta: Wacana penggunaan hak interpelasi dan hak tanya digulirkan di parleman. Beberapa fraksi yang mengusulkan penggunaan hak dewan itu tak terima pemerintah menaikkan harga BBM. Menanggapi wacana ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak santai.
"Interpelasi kan bertanya, kita jawab," kata JK saat meninjau Kantor Pos Rawamangun, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Rabu (19/11/2014).
JK memastikan jika nanti hak interpelasi dan hak tanya itu digunakan DPR, pemerintah akan menanggapinya. "Pasti nantinya akan jawab ketika diminta," tegas JK.
Seperti diketahui beberapa fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) menolak kebijakan penaikan BBM. Fraksi PKS misalnya yang menyatakan akan menggunakan hak interpelasi. Sementara Fraksi Partai Demokrat menyebut hak interpelasi menjadi salah satu pilihan untuk meminta penjelasan pada pemerintah.
Sedangkan Fraksi Partai Gerindra mendesak Jokowi untuk membatalkan kebijakan kenaikan BBM. Fraksi ini akan menggunakan hak konstitusional apabila pemerintah tak menggubris desakannya.
Fraksi-fraksi ini rata-rata berpendapat kenaikan BBM tak tepat waktu. Harga minyak dunia sedang mengalami penurunan. Maka, tak sepantasnya pemerintah menaikkan harga BBM.
Awal pekan ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bensin dan solar. Bensin kini berharga Rp8.500 per liter, naik Rp2.000/liter. Sedangkan harga solar menjadi Rp7.500/liter dari sebelumnya Rp5.500/liter.
Pemerintah memastikan, kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000/liter akan menambah belanja produktif di atas Rp100 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan mewujudkan visi Presiden Jokowi, seperti pembangunan sektor maritim.
Jokowi mengatakan, dalam kurun lima tahun terakhir, pemerintah menyediakan dana subsidi BBM hingga Rp714 triliun, tapi subsidi untuk bidang lain jauh lebih kecil. Dalam waktu yang sama, pemerintah hanya menganggarkan Rp220 triliun untuk kesehatan dan Rp574 triliun untuk infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
