medcom.id, Jakarta: Mantan Sekretaris Negara periode pertama Pemerintahan Susilo Bambang Yusdhoyono, Yusril Ihza Mahendra, menemui SBY di Kyoto, Jepang, Sabtu , 27 September. Mereka membahas penetapan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
Dalam kun Twitter milik Yusril @Yusrilihza_Mhd, dia mengungkapkan pertemuan terjadi atas permintaan SBY yang tengah berada di Jepang, dan kebetulan saat itu Yusril juga tengah berada di negeri sakura.
"Presiden meminta waktu untuk bertemu meminta masukan sehubungan dengan RUU Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pemilihan kepala daerah," kicau pakar hukum tata negara ini di Twitter.
Saat pertemuan, SBY didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Duta Besar RI untuk Jepang.
Pria yang pernah menjabat Menteru Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM--Red) ini mengaku diminta pandangannya terkait penetapan UU Pemda, UU Pilkada, yang kontroversial di akhir Pemerintahan SBY.
"Saya telah memberikan masukan yang saya anggap paling baik dan paling bijak untuk mengatasi perseolan tersebut. seperti apa jalan keluar yang saya sarankan, sebaiknya Presiden sendiri yang jelaskan ke publik," jelas Ketua Dewan Pembina Partai Bulan Bintang ini.
Dalam pertemuan ini SBY meminta Yusril berkomunikasi dengan Presiden RI terpilih Joko Widodo untuk menjelaskan tentang penetapan UU Pilkada yang mendapat protes keras dari masyarakat.
"Presiden kemudian meminta saya untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo tentang jalan keluar yang saya sarankan," ungkap pria yang kini aktif sebagai advokat.
medcom.id, Jakarta: Mantan Sekretaris Negara periode pertama Pemerintahan Susilo Bambang Yusdhoyono, Yusril Ihza Mahendra, menemui SBY di Kyoto, Jepang, Sabtu , 27 September. Mereka membahas penetapan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
Dalam kun Twitter milik Yusril @Yusrilihza_Mhd, dia mengungkapkan pertemuan terjadi atas permintaan SBY yang tengah berada di Jepang, dan kebetulan saat itu Yusril juga tengah berada di negeri sakura.
"Presiden meminta waktu untuk bertemu meminta masukan sehubungan dengan RUU Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pemilihan kepala daerah," kicau pakar hukum tata negara ini di Twitter.
Saat pertemuan, SBY didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Duta Besar RI untuk Jepang.
Pria yang pernah menjabat Menteru Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM--Red) ini mengaku diminta pandangannya terkait penetapan UU Pemda, UU Pilkada, yang kontroversial di akhir Pemerintahan SBY.
"Saya telah memberikan masukan yang saya anggap paling baik dan paling bijak untuk mengatasi perseolan tersebut. seperti apa jalan keluar yang saya sarankan, sebaiknya Presiden sendiri yang jelaskan ke publik," jelas Ketua Dewan Pembina Partai Bulan Bintang ini.
Dalam pertemuan ini SBY meminta Yusril berkomunikasi dengan Presiden RI terpilih Joko Widodo untuk menjelaskan tentang penetapan UU Pilkada yang mendapat protes keras dari masyarakat.
"Presiden kemudian meminta saya untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo tentang jalan keluar yang saya sarankan," ungkap pria yang kini aktif sebagai advokat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
