Jakarta: Presiden Joko Widodo menginginkan percepatan segala izin demi mendorong kemudahan investasi, terutama yang berorientasi pada nilai ekspor. Penyederhanaan izin dianggap ampuh.
Jokowi menjelaskan pemerintah akan mengeluarkan sistem online single submission Mei 2018. Sistem itu memungkinkan penyelesaian izin rampung dalam waktu singkat.
"Saya minta urusan izin itu kalau menyampaikan ke saya harus dalam sistem yang jam. Artinya Bapak Ibu kalau ngurus izin itu (selesai dalam hitungan) jam," tegas Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.
Pada 2016, nilai ekspor tumbuh 16,2 persen dengan surplus perdagangan mencapai USD11,8 miliar. Artinya, Indonesia pada dasarnya bisa mencapai angka tinggi.
Persoalan perizinan harus dihilangkan demi menggenjot itu. Sistem online single submission diharapkan bisa membongkar faktor utama yang mengakibatkan pengurusan perizinan lama. Sistem online submission bisa melacak kesalahan perizinan dari pusat hingga daerah.
"Dengan online single submission ini adalah sebuah lompatan dalam pengurusan perizinan yang sedang kita siapkan. Sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat perizinan dari pusat ke daerah bisa terintegrasi dalam satu kesatuan," ujar dia.
Jokowi mengintruksikan jajaran Kabinet Kerja mengawal sistem tersebut. Namun, kualitas dumber daya manusia (SDM) harus ikut meningkat.
"Saya selalu ingatkan di belakang penerapan sistem ada manusianya, SDM ini yang menjadi faktor pengubah pelayanan izin kita. Sistemnya bagus, kalau kulturnya tidak diubah maka tidak menyelesaikan masalah yang ada," jelas eks Gubernur DKI itu.
Pengusaha diminta melaporkan perkembangan sistem online single submission. Ia berjanji akan 'menghajar' oknum pejabat bila masih mencari keuntungan dalam pelayanan izin.
"Kalau masih ada yang main-main tolong saya diberi tahu, bisik-bisik kecil saja, pasti saya hajar, pasti akan saya perbaiki, saya benahi," kata dia.
Eks Wali Kota Solo itu juga meminta jajarannya tidak melaporkan sesuatu yang bertujuan menyenangkan Presiden. Ia hanya ingin mengetahui permasalahan dan hambatan program pemerintah di lapangan.
"Jangan takut untuk melaporkan karena itu penting buat saya. Jangan laporan ke saya hanya ABS, ABS, (atau) asal bapak senang. Tapi laporan di lapangannya berbeda. Saya tidak suka hal seperti itu," tegas dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo menginginkan percepatan segala izin demi mendorong kemudahan investasi, terutama yang berorientasi pada nilai ekspor. Penyederhanaan izin dianggap ampuh.
Jokowi menjelaskan pemerintah akan mengeluarkan sistem online single submission Mei 2018. Sistem itu memungkinkan penyelesaian izin rampung dalam waktu singkat.
"Saya minta urusan izin itu kalau menyampaikan ke saya harus dalam sistem yang jam. Artinya Bapak Ibu kalau ngurus izin itu (selesai dalam hitungan) jam," tegas Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.
Pada 2016, nilai ekspor tumbuh 16,2 persen dengan surplus perdagangan mencapai USD11,8 miliar. Artinya, Indonesia pada dasarnya bisa mencapai angka tinggi.
Persoalan perizinan harus dihilangkan demi menggenjot itu. Sistem online single submission diharapkan bisa membongkar faktor utama yang mengakibatkan pengurusan perizinan lama. Sistem online submission bisa melacak kesalahan perizinan dari pusat hingga daerah.
"Dengan online single submission ini adalah sebuah lompatan dalam pengurusan perizinan yang sedang kita siapkan. Sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat perizinan dari pusat ke daerah bisa terintegrasi dalam satu kesatuan," ujar dia.
Jokowi mengintruksikan jajaran Kabinet Kerja mengawal sistem tersebut. Namun, kualitas dumber daya manusia (SDM) harus ikut meningkat.
"Saya selalu ingatkan di belakang penerapan sistem ada manusianya, SDM ini yang menjadi faktor pengubah pelayanan izin kita. Sistemnya bagus, kalau kulturnya tidak diubah maka tidak menyelesaikan masalah yang ada," jelas eks Gubernur DKI itu.
Pengusaha diminta melaporkan perkembangan sistem online single submission. Ia berjanji akan 'menghajar' oknum pejabat bila masih mencari keuntungan dalam pelayanan izin.
"Kalau masih ada yang main-main tolong saya diberi tahu, bisik-bisik kecil saja, pasti saya hajar, pasti akan saya perbaiki, saya benahi," kata dia.
Eks Wali Kota Solo itu juga meminta jajarannya tidak melaporkan sesuatu yang bertujuan menyenangkan Presiden. Ia hanya ingin mengetahui permasalahan dan hambatan program pemerintah di lapangan.
"Jangan takut untuk melaporkan karena itu penting buat saya. Jangan laporan ke saya hanya ABS, ABS, (atau) asal bapak senang. Tapi laporan di lapangannya berbeda. Saya tidak suka hal seperti itu," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
