Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman. MI/Ramdani.
Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman. MI/Ramdani.

Hak Veto Menko untuk Bantu Presiden

Nasional kabinet jokowi-jk
Damar Iradat • 05 November 2019 15:34
Jakarta: Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan hak veto yang diberikan Presiden Jokowi kepada menteri koordinator (menko). Fadjroel mengatakan Jokowi membutuhkan bantuan para menko mengoordinasikan menteri Kabinet Indonesia Maju.
 
"Itu lah gunanya menko. Karena dia yang lebih dahulu (mengetahui) mengenai apa yang terjadi di kementerian/lembaga. Kemudian menko menyampaikan kepada Presiden," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
 
Para menko harus berkoordinasi dengan Presiden sebelum membatalkan kebijakan menteri. Menko tak bisa sembarangan membantalkan kebijakan menteri yang berada di bawahnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terkait dengan hak veto itu dikoordinasikan dengan presiden, baru kemudian diambil keputusan. Artinya tidak semena-mena diambil keputusan langsung," ungkap dia.
 
Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
 
Dalam perpres tersebut, Kemenko Maritim dan Investasi berwenang mengawal program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah ditetapkan dalam sidang kabinet, serta berwenang menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.
 
Fadjroel enggan mengomentari perpres itu. Menurutnya, hal itu menjadi kebijakan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
 
"Kalau itu ditanya langsung sama Menkonya lebih bagus. Karena sudah di luar kebijakan," papar dia.
 
Menko memiliki hak veto atas kebijakan menteri di bawah koordinasi mereka. Hak veto itu diberikan Jokowi agar menteri tak memiliki visi dan misi pribadi.
 
Lewat kebijakan ini, menko bisa menolak kebijakan para menteri. Menko juga bisa berkoordinasi dengan Presiden jika ragu menolak kebijakan yang dianggap tak sejalan dengan pemerintah.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif