Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: MI/Susanto
Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: MI/Susanto

Komitmen Jaksa Agung Menuntaskan Kasus HAM Dipertanyakan

Nasional pelanggaran ham
Whisnu Mardiansyah • 20 Januari 2020 16:08
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufik Basari mempertanyakan komitmen Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Kasus HAM masa lalu dinilai harus terang dibuka kepada publik.
 
"Kita ingin ada penyelesaian kalau ada sebuah pelanggaran HAM ada sebuah peristiwa serius yang terjadi di masa lalu tak terselesaikan, maka negara akan mengarah pada impunitas ada kejahatan tanpa penyelesaian," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2020.
 
Taufik menekankan publik harus diberikan informasi yang gamblang terkait peristiwa kelam masa lalu. Apalagi, sikap DPR dan Komisi Nasional (Komnas) HAM bertentangan menyikapi peristiwa HAM masa lalu, misalnya terkait tragedi Semanggi I dan II pada 1998.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kenapa ini tetap harus dibuka prosesnya pada Juli 2001? Ada dua pandangan yang pertama mayoritas mengatakan bukan pelanggaran HAM berat, yang kedua ingin mengarahkan kasus itu kepada pengadilan biasa dan militer, tapi kenyataannya pun juga, pengadilan biasa dan militer ini juga tidak ada penuntasan sama sekali,” jelas Taufik.
 
Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun, perkara harus memenuhi syarat formal dan materiel.
 
"Itu adalah suatu janji saya, saya ingin perkara ini tuntas," tegas Burhanuddin.
 
Kejaksaan Agung mengakui pengusutan kasus dugaan pelanggaran HAM tidak mudah. Korps Adyaksa bekerja sama dengan Komnas HAM dan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menuntaskan kasus ini.
 
"Insyaallah dan kami mohon dukungan," jelas Burhanuddin.
 
Sebelumnya, ST Burhanuddin menyatakan peristiwa Jembatan Semanggi pada 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Ia menyatakan pembahasan pada dua kasus Jembatan Semanggi telah selesai.
 
"Peristiwa Semanggi I Semanggi II telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," ujar ST Burhanuddin, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Kamis, 16 Januari 2020.
 

 

(AGA)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif