Hanura Harus Islah Bila Tak Mau 'Punah'

Jakarta: Internal Partai Hanura seharusnya berdamai. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut Hanura cukup apes karena tak lolos ke parlemen periode 2019-2024. "Jadi, solusinya harus islah. Kubu OSO (Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang) dan pendiri Hanura Wiranto harus duduk bersama mencari jalan tengah," kata Adi kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019. Islah jadi satu-satunya jalan bagi Hanura bertahan. Hanura bisa berada di ambang kehancuran bila tak madu berdamai. "Waktu Pileg 2019 belum terlihat konfliknya, Hanura gagal ke Senayan, apalagi konflik ekstrem seperti sekarang, makin terjal jalan yang dilalui Hanura," jelas Adi. OSO kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024. OSO terpilih secara aklamasi.  "Memberikan mandat penuh kepada Bapak OSO selaku ketua terpilih sebagai formatur tunggal dengan tugas menyusun kepengurusan DPP Hanura 2019-2024," kata Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani di Hotel Sultan Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019.  Munas Hanura juga menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satunya, memerintahkan DPP Hanura terpilih mengubah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).  Pengurus Hanura juga diminta melakukan langkah strategis partai selama lima tahun mendatang. Misalnya, melakukan rebranding, restrukturisasi, revitalisasi, reorganisasi, dan reaktualisasi partai.  Benny mengatakan keputusan ini merupakan mandat Munas Hanura yang berlangsung sejak 17 Desember 2019. Keputusan telah melewati lima sidang pleno dan sesuai aturan AD/ART Partai Hanura. Keputusan munas juga disebut atas persetujuan seluruh pemilik suara Hanura.  "Terdiri dari 34 DPD, 514 DPC, kemudian unsur DPP periode sebelumnya dan 804 anggota DPRD provinsi, kabupaten atau kota dari Hanura," ucap Benny. Konflik Internal Munas Hanura menuai konflik. Wiranto sebagai pendiri Hanura sakit hati karena dituding sebagai pengkhianat partai. Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu juga dianggap biang kerok 'keok-nya' Hanura pada Pemilu 2019. Wiranto 'bernyanyi'. Ia mengingatkan janji-janji OSO yang tak terpenuhi. Wiranto juga mengungkit skenario pemenangan OSO. Eks Panglima ABRI (sekarang disebut TNI) itu mengatur strategi agar OSO terpilih secara aklamasi dalam Munaslub Hanura 2016. "Saya merekayasa, katakanlah, mudah kan merekayasa, saya buat aklamasi, maka ketua umum terpilih saudara OSO," ucap Wiranto di Hotel Century, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019. Boro-boro diakui perjuangannya, Wiranto justru tak diakui OSO. Eks Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sama sekali tak mengakui Wiranto dalam struktur partai. Ia menyebut tak pernah ada jabatan dewan pembina di Hanura. Mundurnya Wiranto dari jabatan itu pun menjadi aneh buat OSO karena 'kursi' itu bahkan hilang sejak 2015. OSO juga memperkuat argumen melalui surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang struktur resmi kepengurusan Hanura. SK itu disahkan pada 25 November 2019. "Waktu saya belum menjadi ketua, dewan pembina di (Munas) Solo itu sudah tidak ada. Nah kita meneruskan hasil dari munas Solo itu," tegas OSO di Hotel Sultan Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019.