medcom.id, Jakarta: Hampir semua partai politik peserta pemilu irit angkat isu otonomi daerah. Padahal, masa kampanye adalah waktu yang pas dan strategis bagi parpol maupun caleg untuk mengembangkan isu otda dan desentralisasi.
"Ini momentum tepat untuk mendengar dan menagih janji caleg dalam isu desentralisasi," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (4/4/2014).
Menurut Robert, desentralisasi pada kebijakan fiskal untuk daerah nyaris tak pernah dibicarakan oleh kontestan peserta pemilu. Padahal, isu ancaman kebangkrutan menghantui sejumlah daerah berpenghasilan rendah, terutama daerah otonom baru yang 80 persen dinilai gagal.
"Di mana manfaat Otda? Publik dapat apa? Problemnyadaerah tidak mampu membiayai. Negara bisa dikatakan hadir jika ada kebijakan desentralisasi fiskal untuk daerah,” terang Robert. "Hingga kini masih banyak daerah menyusu ke APBN. Angkanya bahkan mencapai 80 persen."
Celakanya, tambah Robert, parpol yang bertarung pada pemilu kali ini cenderung menggunakan pemekaran daerah sebagai senjata andalan. "Pemekaran daerah, pemilukada, itu menjadi dangangan politik bagi caleg yang datang ke daerah. Padahal, pemekaran jika tidak dibarengi kekuatan fiskal justru akan membawa satu daerah ke arah kebangkrutan," beber Robert.
Peneliti KPPOD Ikbal Damanik menambahkan, isu pemberitaan di media yang menjadi topik perbincangan parpol dalam kampanye paling besar adalah mengenai isu korupsi. “Isu korupsi tertinggi yang diserukan parpol dalam kampanye. Tapi, apakah hanya pemberantasan korupsi, padahal masih ada infratsruktur daerah, pembangunan daerah,” papar Ikbal.
Paprol dan caleg, jelas Ikbal, hanya mempromosikan dirinya. Mereka tidak menjual sebuah ide kepada masyarakat yang menjadi program andalan dalam kampanye.
medcom.id, Jakarta: Hampir semua partai politik peserta pemilu irit angkat isu otonomi daerah. Padahal, masa kampanye adalah waktu yang pas dan strategis bagi parpol maupun caleg untuk mengembangkan isu otda dan desentralisasi.
"Ini momentum tepat untuk mendengar dan menagih janji caleg dalam isu desentralisasi," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (4/4/2014).
Menurut Robert, desentralisasi pada kebijakan fiskal untuk daerah nyaris tak pernah dibicarakan oleh kontestan peserta pemilu. Padahal, isu ancaman kebangkrutan menghantui sejumlah daerah berpenghasilan rendah, terutama daerah otonom baru yang 80 persen dinilai gagal.
"Di mana manfaat Otda? Publik dapat apa? Problemnyadaerah tidak mampu membiayai. Negara bisa dikatakan hadir jika ada kebijakan desentralisasi fiskal untuk daerah,” terang Robert. "Hingga kini masih banyak daerah menyusu ke APBN. Angkanya bahkan mencapai 80 persen."
Celakanya, tambah Robert, parpol yang bertarung pada pemilu kali ini cenderung menggunakan pemekaran daerah sebagai senjata andalan. "Pemekaran daerah, pemilukada, itu menjadi dangangan politik bagi caleg yang datang ke daerah. Padahal, pemekaran jika tidak dibarengi kekuatan fiskal justru akan membawa satu daerah ke arah kebangkrutan," beber Robert.
Peneliti KPPOD Ikbal Damanik menambahkan, isu pemberitaan di media yang menjadi topik perbincangan parpol dalam kampanye paling besar adalah mengenai isu korupsi. “Isu korupsi tertinggi yang diserukan parpol dalam kampanye. Tapi, apakah hanya pemberantasan korupsi, padahal masih ada infratsruktur daerah, pembangunan daerah,” papar Ikbal.
Paprol dan caleg, jelas Ikbal, hanya mempromosikan dirinya. Mereka tidak menjual sebuah ide kepada masyarakat yang menjadi program andalan dalam kampanye.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ICH)
