medcom.id, Jakarta: Sidang putusan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto bakal dilaksanakan pada Rabu 16 Desember esok. Ketua Setara Institute Hendardi menilai, sanksi yang tepat untuk pencatut nama presiden dan wakil presiden itu adalah dipecat dari keanggotaan DPR.
"Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang MKD telah cukup kuat sebagai dasar untuk memutus status Setya Novanto yang telah melakukan pelanggaran berat," kata Hendardi melalui rilis yang diterima Metrotvnews.com, di Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Hendardi berharap, desakan mayoritas publik yang menghedaki Novanto dicopot jadi pencerahan baru bagi MKD. Pasalnya, MKD tampak "masuk angin" saat memeriksa Novanto beberapa waktu lalu.
"MKD harus memutus perkara ini dengan akuntabel. Demi menjaga integritas MKD dan kelembagaan DPR," ujar Hendardi.
Ia menambahkan, "Selanjutnya biarkan skandal ini berpindah arena dan dijalur hukum."
Dia juga meminta keterangan Menko Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, tidak dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
Keterangan Luhut, tidak relevan karena justru mengaburkan informasi-informasi yang sebelumnya dipaparkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
"Keterangan Luhut yang ganjil tidak perlu menganggu konsentrasi MKD," tambah Hendardi.
Menurut Hendardi akan aneh, jika MKD mengambil keputusan dari keterangan Luhut.
"Ganjil karena dirinya tidak memberikan jawaban yang memperjelas. Ganjil juga karena dia marah tapi tidak melapor pada aparat Kepolisian. Ganjil juga karena sebagai seorang Menteri yang membidangi masalah politik, hukum, dan keamanan, dirinya tidak mengikuti dinamika skandal politik ini," ujar dia.
medcom.id, Jakarta: Sidang putusan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto bakal dilaksanakan pada Rabu 16 Desember esok. Ketua Setara Institute Hendardi menilai, sanksi yang tepat untuk pencatut nama presiden dan wakil presiden itu adalah dipecat dari keanggotaan DPR.
"Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang MKD telah cukup kuat sebagai dasar untuk memutus status Setya Novanto yang telah melakukan pelanggaran berat," kata Hendardi melalui rilis yang diterima Metrotvnews.com, di Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Hendardi berharap, desakan mayoritas publik yang menghedaki Novanto dicopot jadi pencerahan baru bagi MKD. Pasalnya, MKD tampak "masuk angin" saat memeriksa Novanto beberapa waktu lalu.
"MKD harus memutus perkara ini dengan akuntabel. Demi menjaga integritas MKD dan kelembagaan DPR," ujar Hendardi.
Ia menambahkan, "Selanjutnya biarkan skandal ini berpindah arena dan dijalur hukum."
Dia juga meminta keterangan Menko Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, tidak dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
Keterangan Luhut, tidak relevan karena justru mengaburkan informasi-informasi yang sebelumnya dipaparkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
"Keterangan Luhut yang ganjil tidak perlu menganggu konsentrasi MKD," tambah Hendardi.
Menurut Hendardi akan aneh, jika MKD mengambil keputusan dari keterangan Luhut.
"Ganjil karena dirinya tidak memberikan jawaban yang memperjelas. Ganjil juga karena dia marah tapi tidak melapor pada aparat Kepolisian. Ganjil juga karena sebagai seorang Menteri yang membidangi masalah politik, hukum, dan keamanan, dirinya tidak mengikuti dinamika skandal politik ini," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
