Jakarta: Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mereka mesti mendukung, memantau, dan memfasilitasi setiap tahapan yang dilaksanakan penyelenggara pemilu di daerah.
"Supaya Pemilu 2024 nanti bisa berlangsung aman dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Mendagri Tito Karnavian dikutip dari Antara, Kamis, 6 April 2023.
Dia menambahkan pemerintah daerah wajib mengikuti semua tahapan perkembangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Hal tersebut memastikan kelancaran operasional dalam setiap tahapan pemilu yang dilakukan KPU di daerah masing-masing.
"Pemerintah daerah harus memastikan tahapan itu berjalan lancar," tambahnya.
Tugas lain adalah pemerintah daerah memfasilitasi dan membangun harmonisasi hubungan kerja semua. Khususnya, antara pemangku kepentingan pelaksana pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di daerah.
"Tujuannya adalah supaya tahapan dan proses ini mendapat dukungan demi terselenggara pemilu nantinya," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Jakarta:
Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam kesiapan Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024. Mereka mesti mendukung, memantau, dan memfasilitasi setiap tahapan yang dilaksanakan penyelenggara pemilu di daerah.
"Supaya Pemilu 2024 nanti bisa berlangsung aman dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Mendagri
Tito Karnavian dikutip dari
Antara, Kamis, 6 April 2023.
Dia menambahkan pemerintah daerah wajib mengikuti semua tahapan perkembangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Hal tersebut memastikan kelancaran operasional dalam setiap tahapan pemilu yang dilakukan KPU di daerah masing-masing.
"Pemerintah daerah harus memastikan tahapan itu berjalan lancar," tambahnya.
Tugas lain adalah pemerintah daerah memfasilitasi dan membangun harmonisasi hubungan kerja semua. Khususnya, antara pemangku kepentingan pelaksana pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di daerah.
"Tujuannya adalah supaya tahapan dan proses ini mendapat dukungan demi terselenggara pemilu nantinya," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
