Bukan Mobil Pribadi, Anies Nilai Subsidi Kendaraan Listrik Lebih Tepat untuk Angkutan Massal
Candra Yuri Nuralam • 07 Mei 2023 17:04
Jakarta: Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menilai kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dikeluarkan pemerintah saat ini tidak memberikan rasa keadilan. Sebab, subsidi tersebut cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ucap Anies dalam pidato bertajuk Luruskan Jalan, Hadirkan Keadilan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Mei 2023.
Anies menekankan pemerintah harus memastukan sumber daya atau pemberian subsidi tersebut tepat sasaran. Selain tak bisa dinikmati masyarakat banyak, kebijakan subsidi mobil listrik saat ini dinilai lebih merusak lingkungan. Sebab, kata Anies, banyak masyarakat menggunakan mobil listrik memakai kendaraannya sendirian.
"Emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak . Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit," ujar Anies.
Subsidi kendaraan listrik dari pemerintah saat ini juga disebut tidak memperbaiki kemacetan. Malah, lanjut Anies, memperparah masalah tersebut.
"Ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," kata Anies.
Anies menekankan setiap kebijakan pemerintah harus bisa dinikmati semua pihak. Pemerintah tidak boleh berpihak kepada orang kaya.
"Dan kita tahu begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sesungguhnya alat untuk membangun perasaan kesetaraan, alat untuk membangun perasaan persatuan," kata Anies.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menilai kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dikeluarkan pemerintah saat ini tidak memberikan rasa keadilan. Sebab, subsidi tersebut cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ucap Anies dalam pidato bertajuk Luruskan Jalan, Hadirkan Keadilan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Mei 2023.
Anies menekankan pemerintah harus memastukan sumber daya atau pemberian subsidi tersebut tepat sasaran. Selain tak bisa dinikmati masyarakat banyak, kebijakan subsidi mobil listrik saat ini dinilai lebih merusak lingkungan. Sebab, kata Anies, banyak masyarakat menggunakan mobil listrik memakai kendaraannya sendirian.
"Emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak . Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit," ujar Anies.
Subsidi kendaraan listrik dari pemerintah saat ini juga disebut tidak memperbaiki kemacetan. Malah, lanjut Anies, memperparah masalah tersebut.
"Ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," kata Anies.
Anies menekankan setiap kebijakan pemerintah harus bisa dinikmati semua pihak. Pemerintah tidak boleh berpihak kepada orang kaya.
"Dan kita tahu begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sesungguhnya alat untuk membangun perasaan kesetaraan, alat untuk membangun perasaan persatuan," kata Anies.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)