Dewan Pakar Buka Opsi Ganti Airlangga, Ini Respons DPP Golkar

Jakarta: DPP Partai Golkar merespons Dewan Pakar Partai Golkar yang mau mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019. Munas itu salah satunya memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditetapkan sebagai bakal calon presiden (capres). "Kita sudah ini Rakernas, baru sebulan yang lalu kan. Apa yang mau dievaluasi?," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli saat dihubungi, Senin, 10 Juli 2023. Menurut Doli, Dewan Pakar Golkar juga memberi masukan dan saran dalam Rakernas yang digelar pada 4 Juni 2023 itu. Sikap Golkar terhadap Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 disebut sudah sepenuhnya diserahkan kepada Airlangga selalu ketua umum. "Seluruh yang berkaitan soal keputusan akhir, tentang momentum, strategi, dan keputusan akhir terkait dengan pilpres kan diserahkan mandatnya kepada ketua umum dan waktu itu juga secara eksplisit disampaikan ke Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dalam rapat kerja nasional itu. Terus apa yang mau dievaluasi?" ujar Doli.   Ketua Komisi II DPR itu mengatakan Dewan Pakar tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi. Dewan Pakar sebatas beri masukan dan saran. "DPP selama ini kan menjalankan keputusan munas, rapimnas, dan rakernas. Nah, yang berhak mengevaluasi itu ya forum setingkat yang sama. Dewan atau dewan pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu," kata Doli. Ia juga tak mengetahui adanya rapat oleh Dewan Pakar Partai Golkar. Rapat itu kabarnya dilaksanakan pada Minggu malam, 9 Juli 2023. Rapat itu digelar di kediaman Ketua Dewan Partai Golkar Agung Laksono di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. "Enggak lah (diinfokan ke DPP). Mereka kan rapat tergantung keperluan mereka aja. Enggak perlu minta izin, enggak perlu apa. Tapi biasanya kalau memang ada yang penting, mereka kasih tahu, tapi hasil rapatnya," ucap Doli. Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar berencana mengevaluasi Munas 2019. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai hal itu perlu dilakukan melihat situasi yang dialami partai berlogo pohon beringin itu. "Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ke mana arah DPP Partai Golkar. Padahal kan sudah hampir empat tahun ya bulan Desember (2023) ini, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," kata Ridwan Hisjam saat dihubungi. Ia juga menyoroti pergerakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Poros ini diisi Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). PPP sudah menunjukkan arahnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan mendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Sementara, Golkar dan PAN masih gamang. "Memang pada satu tahun yang lalu terbentuk KIB. Tapi kan belum menetapkan capres dan cawapresnya kan dan sampai sekarang masih belum jelas arahnya KIB itu. Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah," ujar Ridwan. Ketidakjelasan arah Golkar, kata Ridwan, membuat mesin partai tak bertenaga. Kondisi ini juga dinilai berpengaruh pada sejumlah hasil survei terhadap Partai Golkar. "Jadi ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nakhodanya kan akan ke mana," ujar Ridwan.