Komisioner Bawaslu Bantah Terburu-buru Memberi Komentar Reuni 212

Muhammad Al Hasan 06 Desember 2018 07:45 WIB
bawasluaksi 212
Komisioner Bawaslu Bantah Terburu-buru Memberi Komentar Reuni 212
Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran etik. Ia dilaporkan terkait pernyataannya terhadap reuni 212 yang dianggap terburu-buru.

Ratna menyatakan apa yang dilakukannya sudah sesuai aturan. Kalau pun kemudian ada pihak yang tidak bisa menerima, ia mempersilakan melaporkan pada saluran yang disediakan oleh undang-undang.

"Kalau kita diadukan kan kita bisa menggunakan hak-hak jawab kita nanti. Jadi tugas yang harus saya lakukan menyiapkan jawaban terhadap pokok-pokok aduan yang berbasis pada fakta dan data yang ada," kata Ratna kepada wartawan, Rabu, 5 Desember 2018.


Ratna bilang, saat reuni 212 posisinya sedang menjadi Plh Ketua Bawaslu. Ia pun menegaskan, sikapnya saat itu atas nama lembaga, bukan sikap pribadi.

"Tentu yang saya sampaikan kapasitas saya sebagai Plh Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu. Dan enggak ada pernyataan yang bersifat pribadi," kata dia.

Namun kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk meninjau langsung pelaksanaan reuni 212 karena sakit. Oleh karenanya ia memantau melalui televisi.

"Yang saya lakukan dan berdasarkan hasil penglihatan dan pendengaran saya, Pak Prabowo itu tidak menyampaikan visi misi dan program. Itu fakta yang didapatkan," ungkap dia.

Ratna pun memastikan sebelum aksi digelar, pihaknya sudah memberikan surat peringatan pelarangan kampanye terhadap panitia. Untuk memastikan surat itu dipatuhi, pengawasan dilakukan dengan berkordinasi dengan Bawaslu DKI Jakarta dalam hal pemantauan di lapangan.

"Hal-hal lain yang tidak bisa saya lihat langsung, saya minta laporannya dari Bawaslu DKI yang telah saya perintahkan untuk awasi di lapangan," ungkap dia.

Ia pun menolak bila disangka berpihak pada kubu pasangan calon tertentu. Sebab hasil pengamatannya melalui televisi dan laporan dari Bawaslu DKI mengarahkan keyakinannya jika Prabowo tidak melakukan pelanggaran kampanye.

"Jadi menurut saya tidak ada kesimpulan yang tergesa-gesa karena saya melihat faktanya kemudian saya hubungkan dengan pengaturan kampanye. Prabowo tidak berkampanye," pungkas dia.

Sebelumnya Jaringan Advokat Penjaga NKRI (JAPRI) mengadukan Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dan anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi ke DKPP terkait pernyataan reuni 212. Keduanya dianggap melanggar kode etik terkait pernyataan pascaacara reuni 212.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id