Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai disusupi kelompok pegawai yang merasa kuat sebelum adanya tes wawasan kebangsaan. Laporan dan penolakan pegawai yang tak lolos tes dinilai bukti kuat kelompok itu ada di KPK.
"Menurut saya ini sudah gamblang yang dulu mungkin publik sebagai besar tidak percaya ketika kita sampaikan ada klik di sana, ada friksi di sana, ada pengelompokan di sana, ada yang merasa powerfull di sana, dan itu sekarang terjadi, nah sekarang muncul," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Masinton Pasaribu melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 Juni 2021.
Masinton mengatakan kelompok kuat itu sudah terlalu lama bersarang di KPK. Menurut dia, kelompok itu selalu merasa menjadi yang paling berintegritas di antara pegawai KPK lain. Dia bersyukur kelompok itu bisa tersaring melalui tes wawasan kebangsaan.
"Mereka merasa bahwa sebagai pemegang otoritas yang paling berintegritas di KPK itu, ternyata mereka enggak siap dengan undang-undang yang sekarang, yang mengharuskan mereka dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN) sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan," ujar Masinton.
Masinton mendukung penuh tes wawasan kebangsaan menjadi syarat mutlak alih status pegawai KPK. Dia tidak ingin KPK terus-terusan disusupi pegawai yang merasa kuat.
"Agenda pemberantasan korupsi ini adalah agenda besar negara bukan agenda kelompok per kelompok, tapi agenda besar dalam konteks kebangsaan kita menata negara," tutur Masinton.
Baca: Firli Tegaskan TWK Sesuai Mekanisme dan Prosedur
Masinton mengatakan aparat penegak hukum tidak boleh merasa kuat. Kesombongan dinilai berbahaya jika diteruskan.
"Beberapa poin revisi jelas selain mengatur tentang kewenangan juga status tentang kepegawaian dan di undang-undang yang baru dibuatlah Dewan Pengawas," tegasnya.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) dinilai disusupi kelompok pegawai yang merasa kuat sebelum adanya tes wawasan kebangsaan. Laporan dan penolakan pegawai yang tak lolos tes dinilai bukti kuat kelompok itu ada di KPK.
"Menurut saya ini sudah gamblang yang dulu mungkin publik sebagai besar tidak percaya ketika kita sampaikan ada klik di sana, ada friksi di sana, ada pengelompokan di sana, ada yang merasa
powerfull di sana, dan itu sekarang terjadi, nah sekarang muncul," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Masinton Pasaribu melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 Juni 2021.
Masinton mengatakan kelompok kuat itu sudah terlalu lama bersarang di KPK. Menurut dia, kelompok itu selalu merasa menjadi yang paling berintegritas di antara pegawai KPK lain. Dia bersyukur kelompok itu bisa tersaring melalui tes wawasan kebangsaan.
"Mereka merasa bahwa sebagai pemegang otoritas yang paling berintegritas di KPK itu, ternyata mereka enggak siap dengan undang-undang yang sekarang, yang mengharuskan mereka dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara (
ASN) sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan," ujar Masinton.
Masinton mendukung penuh tes wawasan kebangsaan menjadi syarat mutlak alih status pegawai KPK. Dia tidak ingin KPK terus-terusan disusupi pegawai yang merasa kuat.
"Agenda pemberantasan korupsi ini adalah agenda besar negara bukan agenda kelompok per kelompok, tapi agenda besar dalam konteks kebangsaan kita menata negara," tutur Masinton.
Baca: Firli Tegaskan TWK Sesuai Mekanisme dan Prosedur
Masinton mengatakan aparat penegak hukum tidak boleh merasa kuat. Kesombongan dinilai berbahaya jika diteruskan.
"Beberapa poin revisi jelas selain mengatur tentang kewenangan juga status tentang kepegawaian dan di undang-undang yang baru dibuatlah Dewan Pengawas," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
