Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani/ANT/ISMAR PATRIZKI.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani/ANT/ISMAR PATRIZKI.

Ahmad Muzani: Rencana Penerapan Pajak Sembako dan Pendidikan Sebaiknya Dicabut

Nasional pajak Partai Gerindra perpajakan sembako penerimaan pajak PPN
Rizki Yanuardi • 13 Juni 2021 17:29
Jakarta: Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok. PPN yang tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) itu bahkan menyasar penyedia atau pelayanan kesehatan dan pendidikan.
 
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani, mengatakan pihaknya memahami saat ini beban keuangan negara di tengah pandemi covid-19 semakin berat. Sehingga, penerimaan negara mengalami defisit, termasuk penerimaan pajak tidak bisa mencapai target yang ditetapkan.
 
Namun, menurut Muzani, pemerintah sebaiknya berpikir ulang mengenakan pajak terhadap barang-barang kebutuhan pokok rakyat. Termasuk, rencana penerapan pajak terhadap jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan beberapa sembako karena justru semakin membuat rakyat susah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau jalan keluarnya adalah memajaki barang-barang kebutuhan pokok rakyat dan  kegiatan-kegiatan riil masyarakat, seperti beras, gula, garam, ikan, daging, sayur mayur, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan itu justru semakin membebani rakyat. Sehingga, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Muzani dalam keterangannya, Minggu, 13 Juni 2021.
 
Muzani menyarankan pemerintah sebaiknya menerapkan objek pajak baru terhadap kegiatan-kegiatan atau barang-barang yang bukan menjadi prioritas kebutuhan rakyat. Misalnya, kata dia, menerapkan objek pajak terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan, dan korporasi lainnya.
 
"Terhadap upaya untuk meringankan beban keuangan negara dan juga meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, Gerindra menyarankan penerapan objek pajak baru itu lebih baik diterapkan kepada barang-barang atau jasa dari hasil aktivitas atau kegiatan pertambangan dan perkebunan, termasuk kegiatan korporasi lainnya," kata Muzani.
 
Baca: Pemerintah Dinilai Tak Kreatif Cari Tambahan Pemasukan Negara dari Pajak
 
Muzani juga mengingatkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap setiap pembiayaan kebutuhan negara agar tidak terjadi pemborosan. Selain itu, menutup kemungkinan adanya kebocoran anggaran negara di setiap pembiayaannya.
 
"Kemudian, terhadap beban keuangan yang semakin berat, Gerindra menyarankan agar pemerintah memperketat pembiayaan-pembiayaan yang dianggap pemborosan, termasuk menutup kemungkinan kebocoran anggaran, dan memangkas biaya-biaya yang dianggap tidak perlu," kata Muzani.
 
Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan PPN terhadap kebutuhan pokok dan juga jasa pelayanan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam revisi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
 
Barang kebutuhan pokok yang akan dikenakan pajak antara lain, beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.
 
(RIZ)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif