Jakarta: Legislatif memastikan pengelolaan dana haji tak terganggu. Dana tersebut tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti yang dikabarkan di media sosial (medsos).
"Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Minggu, 6 Juni 2021.
Ace menjelaskan dana haji itu sepenuhnya dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengelolaan diawasi Komisi VIII DPR RI.
"Dan sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur," ujar Ace.
Baca: Pengumuman Pembatalan Haji Disebut Bentuk Ketegasan Pemerintah
Dia mengatakan dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk (Obligasi Syariah) atau surat berharga syariah negara (SBSN). Pengelolaan dengan mekanisme itu disebut Ace memberikan manfaat bagi kepentingan umat.
"Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga," katanya.
Menurut Ace, dana haji ada yang disimpan di bank-bank syariah, ada yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga. "Surat berharga ini, itu ada nilai manfaat yang didapatkan dari penempatan di sukuk tersebut," ungkapnya.
Dia melanjutkan, karena uang haji itu ditempatkan dengan skema SBSN, maka bagi siapapun yang mempergunakan SBSN tersebut menjadi hak yang menggunakannya. Namun, lanjut dia, ada kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN itu.
"Yaitu ya rata-rata flat di angkat 7 persen, nah karena itu dana haji itu akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yang didapatkan dari mekanisme pemanfaatan di perbankan syariah, ada yang diinvestasi dalam negeri, investasi luar negeri, termasuk diantaranya soal surat berharga syariah negara itu," kata Ace.
Ace mengatakan jemaah haji mendapat manfaat dari skema tersebut. Dia mencontohkan biaya haji pada 2019 yang mencapai Rp70 juta, namun calon jemaah dikenakan biaya Rp35 juta.
"Nah darimana sisa pembayaran yang Rp35 juta sisanya? Ya itu diambil dari nilai manfaat dana kelolaan haji itu. Jadi memang dana haji tersebut ya ada, dan aman," jelas Ace.
Dia pun mengimbau masyarakat agar jangan terlalu percaya terhadap informasi yang kebenarannya belum terbukti, termasuk mengenai dana haji tersebut.
"Kalau ada sesuatu yang meragukan informasi tersebut ya lebih baik tabayun termasuk juga soal dana haji ini. Kalau misalnya masyarakat menarik dana haji, itu diperbolehkan, tapi tentu nanti ada konsekuensi, konsekuensinya misalnya dia tidak bisa mendapatkan nomor porsi, atau nomor porsinya akan gugur," pungkas Ace.
Hal senada juga dikatakan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Endang Maria Astuti. Dia mengatakan dana haji tidak digunakan pemerintah.
"Sebab, jika akan digunakan, pasti BPKH akan menyampaikan ya kepada DPR," kata Endang dihubungi terpisah.
Endang pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan hoaks terkait dana haji tersebut. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dasopang membeberkan dasar aturan terkait pengelolaan dana haji.
Dia menyebut hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Setoran daftar haji sebesar Rp25 Juta dikelola oleh BPKH selama masa daftar tunggu.
"Hasil kelolaan BPKH itu yang melunasi seluruh kebutuhan berangkat haji setiap jamaah. Jamaah haji kita pada dasarnya hanya membayar rata-rata Rp35 juta, padahal biaya haji dibutuhkan sekitar Rp64 Juta - Rp70 juta setiap jamaah. Untuk memcukupi itulah BPKH diamanatkan mengelola uang haji agar tertutupi kekurangannya," kata Marwan.
Maka, kata Marwan, dapat dipastikan bahwa yang mengelola uang haji adalah BPKH. Adapun mengenai isu di media sosial yang menyebut dana haji digunakan untuk proyek pemerintah, Marwan menilai isu itu sengaja dibuat pihak tak bertanggungjawab agar masyarakat resah.
"Karena selama ini uang haji tidak ada masalah, kenapa sekarang gencar beritanya?" kata dia.
"Kalau ada sesuatu yang meragukan informasi tersebut ya lebih baik tabayun termasuk juga soal dana haji ini. Kalau misalnya masyarakat menarik dana haji, itu diperbolehkan, tapi tentu nanti ada konsekuensi, konsekuensinya misalnya dia tidak bisa mendapatkan nomor porsi, atau nomor porsinya akan gugur," pungkas Ace.
Hal senada juga dikatakan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Endang Maria Astuti. Dia mengatakan dana haji tidak digunakan pemerintah.
"Sebab, jika akan digunakan, pasti BPKH akan menyampaikan ya kepada DPR," kata Endang dihubungi terpisah.
Endang pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan hoaks terkait dana haji tersebut. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dasopang membeberkan dasar aturan terkait pengelolaan dana haji.
Dia menyebut hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Setoran daftar haji sebesar Rp25 Juta dikelola oleh BPKH selama masa daftar tunggu.
"Hasil kelolaan BPKH itu yang melunasi seluruh kebutuhan berangkat haji setiap jamaah. Jamaah haji kita pada dasarnya hanya membayar rata-rata Rp35 juta, padahal biaya haji dibutuhkan sekitar Rp64 Juta - Rp70 juta setiap jamaah. Untuk memcukupi itulah BPKH diamanatkan mengelola uang haji agar tertutupi kekurangannya," kata Marwan.
Maka, kata Marwan, dapat dipastikan bahwa yang mengelola uang haji adalah BPKH. Adapun mengenai isu di media sosial yang menyebut dana haji digunakan untuk proyek pemerintah, Marwan menilai isu itu sengaja dibuat pihak tak bertanggungjawab agar masyarakat resah.
"Karena selama ini uang haji tidak ada masalah, kenapa sekarang gencar beritanya?" kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
