Ada Kebocoran Data, Pemerintah Diminta Tunda Penggunaan PeduliLindungi

Jakarta: Pemerintah diminta menunda penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat dalam kegiatan masyarakat. Hal ini akibat adanya kebocoran data pada aplikasi PeduliLindingi. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia), Petrus Sihombing, khawatir data masyarakat kembali bocor bila aplikasi PeduliLindungi tetap digunakan tanpa pembenahan terlebih dahulu. Sebab, sertifikat vaksin covid-19 milik Presiden Joko Widodo pun sudah bocor dan bisa dilihat semua orang di media sosial. “Karena itu sampai persoalan ini beres sebaiknya pemerintah menunda kebijakan mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam kegiatan masyarakat,” ujar Petrus di Jakarta, Jumat, 3 September 2021. Petrus menjelaskan pemerintah saat ini mewajibkan penggunaan PeduliLindungi untuk masyarakat yang akan bepergian dengan transportasi publik. Kemudian, keluar masuk fasilitas umum seperti mal dan beragam hal lainnya. “Kita bisa bayangkan kalau data pribadi bisa bocor, lalu data perjalanan dan mobilitas juga bocor, ini sangat mengerikan. Jadi sampai masalah soal keamanan data ini beres, tidak perlu menggunakan aplikasi peduli lindungi,” papar Petrus. Dia juga menyoroti kebocoran data pada aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC). “Kemarin kita dengar pemerintah tanggung jawab jika data PeduliLindungi bocor, hari ini kita dengar menteri satu lempar ke menteri lain. Ini bukan tanggung jawab, tapi asal jawab,” tegas Petrus. Baca: Ada Kebocoran, Kemenkes Tutup Data Pribadi Jokowi di PeduliLindungi Menurut dia, pemerintah belum memandang serius mengenai perlindungan data. Itu bisa terlihat dari kasus e-HAC dan PeduliLindungi. Dia meminta pemerintah lebih serius memperhatikan keamanan data masyarakat. Dia mencontohkan di Amerika Serikat, sertifikat vaksin dalam bentuk fisik dan tidak melalui aplikasi karena faktor perlindungan data pribadi. “Itu memang ada kelemahan dipalsukan. Tapi itulah bagaimana mereka memandang pentingnya data pribadi. Ini ada aplikasi yang data kependudukan kita ada di dalam (NIK), nomor telepon, dan bisa melacak lokasi kita, tapi keamanannya diragukan. Ini kan sangat riskan,” ujar dia. Apalagi, lanjut dia, bagi generasi saat ini data merupakan hal yang sangat penting. Bahkan bisnis sekarang basisnya adalah data. "Jadi kami harap pemerintah serius menangani ini,” ujar dia. Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.