medcom.id, Jakarta: Koalisi relawan pendukung Jokowi-JK mulai melayangkan kritik. Mereka mengingatkan agar Jokowi melaksanakan Nawa Cita dengan sebenar-benarnya.
Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menganggap kritik hal wajar, sebagai salah satu kontrol. "Asalkan kritik atau masukan objektif dan terukur," kata Arya kepada Metrotvnews.com, Selasa 11 Juli 2017.
Dia mengatakan, lumrah pemerintah dikritik. Lagi pula, kritik tidak menyinggung-nyinggung pemilu 2019. "Tentu bagaimana pun dalam sistem demokratis hal biasa. Siapa pun bisa lakukan kritik terukur ilmiah," ucapnya.
Baca: Jokowi Mulai Dikritik Pendukungnya
Presiden Jokowi diharapkan dapat menerima kritik dengan lapang dada. "Orang yang dikritik reaksinya harus positif. Jangan sampai tipis telingga," ucapnya.
Menurut dia, kritik ini tak akan berdampak besar bagi elektabilitas Jokowi. Sebab, elektabilitas Jokowi hingga kini masih terjaga.
"Saya kira tahun pertama, tingkat kepercayaan publik Jokowi mengalami tren positif. Tiap tahun kenaikan dan optimisme publik," paparnya.
Baca: Ikut ke Turki dan Jerman, Keluarga Jokowi Tidak Bebani Anggaran Negara
Lain cerita kalau Jokowi tiba-tiba hendak merombak kabinet. Otomatis partai pendukung maupun yang di luar pemerintah akan bermanuver. "Sedikit riak karena akan ada reshufle. Riak internal dan elite," terangnya.
Sebelumnya, Koordinator Relawan Thamrin Barubu dalam konferensi pers menilai selama tiga tahun pemerintahan, Jokowi-JK dianggap belum maksimal melaksanakan Nawa Cita. Mereka meminta Presiden mendengarkan suara arus bawah.
Aktivis Aliansi Masyarakat Nusantara Jimmy Fritzsonda yang turut dalam konferensi pers tersebut mengatakan gaya Jokowi selama tiga tahun memerintah berbeda dengan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Ketika jadi Presiden malah justru tidak seperti itu. Buruh tidak diakomodasi. Presiden justru menerbitkan PP 78/2015 tentang pengupahan yang tidak memihak buruh," keluh Jimmy.
Selain itu, menurut dia, Presiden Jokowi juga semakin sulit ditemui kelompok akar rumput.
Senada dengan Jimmy, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) DKI Jakarta Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Dwi Harto dalam kesempatan tersebut menyebut pemerintahan Jokowi-JK semakin menjauh dari kalangan buruh. "Presiden Jokowi tidak memperjuangkan kepentingan kaum buruh," katanya.
Ia mencontohkan kebijakan terkait dengan outsourcing yang merugikan buruh. Padahal menurut dia, saat ini banyak perusahaan outsourcing yang tidak memberikan hak-hak pekerja seperti upah minimum.
medcom.id, Jakarta: Koalisi relawan pendukung Jokowi-JK mulai melayangkan kritik. Mereka mengingatkan agar Jokowi melaksanakan Nawa Cita dengan sebenar-benarnya.
Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menganggap kritik hal wajar, sebagai salah satu kontrol. "Asalkan kritik atau masukan objektif dan terukur," kata Arya kepada
Metrotvnews.com, Selasa 11 Juli 2017.
Dia mengatakan, lumrah pemerintah dikritik. Lagi pula, kritik tidak menyinggung-nyinggung pemilu 2019. "Tentu bagaimana pun dalam sistem demokratis hal biasa. Siapa pun bisa lakukan kritik terukur ilmiah," ucapnya.
Baca: Jokowi Mulai Dikritik Pendukungnya
Presiden Jokowi diharapkan dapat menerima kritik dengan lapang dada. "Orang yang dikritik reaksinya harus positif. Jangan sampai tipis telingga," ucapnya.
Menurut dia, kritik ini tak akan berdampak besar bagi elektabilitas Jokowi. Sebab, elektabilitas Jokowi hingga kini masih terjaga.
"Saya kira tahun pertama, tingkat kepercayaan publik Jokowi mengalami tren positif. Tiap tahun kenaikan dan optimisme publik," paparnya.
Baca: Ikut ke Turki dan Jerman, Keluarga Jokowi Tidak Bebani Anggaran Negara
Lain cerita kalau Jokowi tiba-tiba hendak merombak kabinet. Otomatis partai pendukung maupun yang di luar pemerintah akan bermanuver. "Sedikit riak karena akan ada reshufle. Riak internal dan elite," terangnya.
Sebelumnya, Koordinator Relawan Thamrin Barubu dalam konferensi pers menilai selama tiga tahun pemerintahan, Jokowi-JK dianggap belum maksimal melaksanakan Nawa Cita. Mereka meminta Presiden mendengarkan suara arus bawah.
Aktivis Aliansi Masyarakat Nusantara Jimmy Fritzsonda yang turut dalam konferensi pers tersebut mengatakan gaya Jokowi selama tiga tahun memerintah berbeda dengan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Ketika jadi Presiden malah justru tidak seperti itu. Buruh tidak diakomodasi. Presiden justru menerbitkan PP 78/2015 tentang pengupahan yang tidak memihak buruh," keluh Jimmy.
Selain itu, menurut dia, Presiden Jokowi juga semakin sulit ditemui kelompok akar rumput.
Senada dengan Jimmy, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) DKI Jakarta Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Dwi Harto dalam kesempatan tersebut menyebut pemerintahan Jokowi-JK semakin menjauh dari kalangan buruh. "Presiden Jokowi tidak memperjuangkan kepentingan kaum buruh," katanya.
Ia mencontohkan kebijakan terkait dengan outsourcing yang merugikan buruh. Padahal menurut dia, saat ini banyak perusahaan
outsourcing yang tidak memberikan hak-hak pekerja seperti upah minimum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
