Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: MI/Adam Dwi
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: MI/Adam Dwi

Pemerintah Kembali Ajukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional antikekerasan seksual RUU PKS
Emir Chairullah, Media Indonesia.com • 18 November 2020 07:38
Jakarta: Pemerintah kembali memasukkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke inventarisasi 37 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Ini dilakukan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU tersebut pada tahun ini.
 
"Pemerintah juga bersama dengan pemangku kepentingan terkait terus berusaha melakukan usaha pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan baik di ranah personal, ranah publik, komunitas, maupun di dalam ranah negara," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui keterangan persnya usai menerima audiensi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Rabu, 18 November 2020.
 
Ma'ruf menegaskan pemerintah berkomitmen mencegah terjadinya kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Untuk menjalankan komitmen ini dengan baik, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait, salah satunya Komnas Perempuan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi memang kolaborasi kita harus lebih ditingkatkan," ujarnya.
 
Menurut Ma'ruf, diperlukan strategi khusus upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan ke dalam kebijakan daerah agar upaya-upaya yang dilakukan dapat menjangkau perempuan di seluruh kawasan Indonesia. Karena itu, dia meminta agar Komnas Perempuan dapat menyiapkan laporan rinci yang bisa dijadikan dasar telaahan oleh instansi terkait.
 
"Kami perlu mendapatkan laporan rinci untuk dibicarakan dengan Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian)," kata dia.
 
Pada kesempatan yang sama, Wapres menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam seluruh sektor kehidupan, di antaranya sektor ekonomi dan politik. Kepercayaan diri perempuan harus dibangun agar dapat menjalankan peran strategisnya dalam pemberdayaan dan pemulihan ekonomi.
 
"Ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk program rehabilitasi," kata Ma'ruf.
 
Baca: Seluruh Fraksi Disebut Mendukung RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021
 
Wapres mengimbau Komnas Perempuan dapat menginisiasi terbentuknya think tank (wadah pemikir) untuk mengembangkan diskusi tentang perempuan agar hak asasi perempuan dapat ditegakkan dengan adil di Indonesia.
 
"Juga peran aktif Komnas Perempuan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan saran pembangunan dan melakukan tindakan nyata dalam menegakkan hak asasi perempuan," tegasnya.
 
Sebelumnya, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan kendala yang ditemui organisasinya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya layanan terpadu daerah.
 
"Dari 414 kajian kebijakan, kami hanya bisa memeriksa 285 kebijakan daerah karena ada dokumennya. Dan ternyata dari 285 kebijakan daerah yang membincang tentang penanganan terhadap kekerasan pada perempuan hanya 21 atau 10 persen yang betul-betul menggunakan konsep layanan terpadu yang memungkinkan intervensi multidimensi dan multiaspek yang sangat dibutuhkan oleh korban," ujar Andy.
 
Dia juga melaporkan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) yang terjadi di tingkat rumah tangga. Telah terjadi lonjakan kasus kekerasan (lebih dari 1.700 kasus) sejak Januari hingga Agustus 2020. Angka ini jauh melebihi jumlah kasus di tahun 2019. Untuk itu, Komnas Perempuan tengah mempersiapkan kajian covid-19.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif