Jakarta: Peneliti senior Imparsial Al Araf menyebut ada tujuh permasalahan yang membuat Papua belum aman dan damai. Konflik di Papua berkepanjangan sejak menjadi bagian Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969.
"Pertama, problem perspektif dan paradigma. Pemerintah lebih dominan melihat masalah konflik di Papua hanya persoalan ekonomi, pengamanan, serta keamanan," beber Al Araf dalam diskusi publik dengan tema 'Menanti Keamanan dan Perdamaian di Papua', Kamis, 6 Mei 2021.
Dia mengatakan ada banyak dimensi persoalan, sebab, dan akar konflik di Papua. Yakni persoalan ekonomi, marginalisasi, isu histori, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Kedua, stigmatisasi dan generalisasi separatis yang sekarang disebut teroris. Seperti pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)," ujar dia.
Ketiga, problem of trust. Al Araf menyebut ada faktor ketidakpercayaan antara Jakarta dan Papua dengan saling mencurigai. Pemerintah pusat selalu mencurigai setiap gerakan di Papua, sebaliknya Papua juga tidak memercayai Jakarta.
(Baca: Permasalahan Papua Harus Diselesaikan Secara Dialog, Bukan Militer)
"Kuatnya separatis prasangka dan stigma separatis terhadap orang Papua. Setiap orang Papua dicurigai separatis sekarang disebut teroris. Prasangka ini bukan hanya ada di kalangan elite saja, tapi juga aparat keamanan di bawah, sehingga menimbulkan potensi kekerasan," jelas Al Araf.
Keempat, problematika HAM dan impunitas. Kelima, inkonsistensi kebijakan pemerintah. Keenam, kebijakan top down dan ketujuh korupsi.
Al Araf mengatakan negara kerap melihat cara pandang top down, yakni membuat kebijakan setelah sebuah peristiwa terjadi. Seperti, pada masa Orde Baru, pemerintah menangani kemananan dengan membentuk operasi militer. Kemudian, pada masa Reformasi membuat kebijakan membentuk otonomi khusus (otsus).
"Kebijakan top down ini lah yang tidak bisa menyelesaikan konflik di Papua. Jadi, relasi penyelesiannya hanya sepihak, yang kita butuhkan ketika dua pihak berkonflik penyelesaiannya dengan konsensus bersama antara kedua belah pihak bagaimana mengatasinya, bukan sifatnya top down," ujar Al Araf.
Jakarta: Peneliti senior Imparsial Al Araf menyebut ada tujuh permasalahan yang membuat
Papua belum aman dan damai. Konflik di Papua berkepanjangan sejak menjadi bagian Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969.
"Pertama, problem perspektif dan paradigma. Pemerintah lebih dominan melihat masalah konflik di Papua hanya persoalan ekonomi, pengamanan, serta keamanan," beber Al Araf dalam diskusi publik dengan tema 'Menanti Keamanan dan Perdamaian di Papua', Kamis, 6 Mei 2021.
Dia mengatakan ada banyak dimensi persoalan, sebab, dan akar konflik di Papua. Yakni persoalan ekonomi, marginalisasi, isu histori, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Kedua, stigmatisasi dan generalisasi separatis yang sekarang disebut teroris. Seperti pelabelan teroris terhadap
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)," ujar dia.
Ketiga, problem of trust. Al Araf menyebut ada faktor ketidakpercayaan antara Jakarta dan Papua dengan saling mencurigai. Pemerintah pusat selalu mencurigai setiap gerakan di Papua, sebaliknya Papua juga tidak memercayai Jakarta.
(Baca:
Permasalahan Papua Harus Diselesaikan Secara Dialog, Bukan Militer)
"Kuatnya separatis prasangka dan stigma separatis terhadap orang Papua. Setiap orang Papua dicurigai separatis sekarang disebut teroris. Prasangka ini bukan hanya ada di kalangan elite saja, tapi juga aparat keamanan di bawah, sehingga menimbulkan potensi kekerasan," jelas Al Araf.
Keempat, problematika HAM dan impunitas. Kelima, inkonsistensi kebijakan pemerintah. Keenam, kebijakan
top down dan ketujuh korupsi.
Al Araf mengatakan negara kerap melihat cara pandang
top down, yakni membuat kebijakan setelah sebuah peristiwa terjadi. Seperti, pada masa Orde Baru, pemerintah menangani kemananan dengan membentuk operasi militer. Kemudian, pada masa Reformasi membuat kebijakan membentuk otonomi khusus (otsus).
"Kebijakan
top down ini lah yang tidak bisa menyelesaikan konflik di Papua. Jadi, relasi penyelesiannya hanya sepihak, yang kita butuhkan ketika dua pihak berkonflik penyelesaiannya dengan konsensus bersama antara kedua belah pihak bagaimana mengatasinya, bukan sifatnya
top down," ujar Al Araf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
