medcom.id, Jakarta: Kekecewaan akan putusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak hanya dirasakan Aburizal Bakrie. Bahkan kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra mendesak Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Yasonna.
Merurutnya, Yasonna telah dua kali melakukan kesalahan fatal dalam memutus polemik sebuah partai. "Saya menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi kinerja Menkumham dalam pengesahan pengurus parpol. Sudah dua kali Menkumham lakukan kesalahan dalam pengesahan tersebut. Kesalah pertama dalam mengesahkan kubu Romi di PPP," cuit Yusril dalam akun Twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd, Kamis (12/3/2015) pagi.
"Kini Menkumham bakal bikin kesalahan lagi dengan surat yang dikirimkannya ke DPP Golkar yang mengisyaratkan akan mengakui kubu Agung Laksono. Mumpung SK pengesahan kubu Agung belum diterbitkan, maka selayaknya Jokowi bertindak cepat. Cegah Yasonna bikin kesalahan fatal lagi," sambung dia.
Keputusan Yasonnya, lanjutnya, telah membuat kesan buruk bagi pemerintahan Jokowi. Ia menilai Jokowi sengaja memanfaatkan situasi tersebut demi memperkuat dukungan terhadap KIH.
"Kesan seperti itu tidak baik bagi pemerintahan Jokowi dan PDIP," tulisnya lagi.
Sebelumnya, Golkar kubu Ical juga mengancam akan melaporkan Yasonna ke Bareskrim Polri terkait surat yang diduga telah dimanipulasi kubu Agung.
"Yang dijadikan dasar surat itu (putusan Menkumham) terindikasi manipulasi. Kemudian juga indikasi kesewenang-wenangan yang merugikan pihak lain terkait pasal 421 KUHAP," ujar Sekretaris Jendral Partai Golkar kubu Ical, Idrus Marham, Rabu (11/3/2015).
medcom.id, Jakarta: Kekecewaan akan putusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak hanya dirasakan Aburizal Bakrie. Bahkan kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra mendesak Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Yasonna.
Merurutnya, Yasonna telah dua kali melakukan kesalahan fatal dalam memutus polemik sebuah partai. "Saya menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi kinerja Menkumham dalam pengesahan pengurus parpol. Sudah dua kali Menkumham lakukan kesalahan dalam pengesahan tersebut. Kesalah pertama dalam mengesahkan kubu Romi di PPP," cuit Yusril dalam akun Twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd, Kamis (12/3/2015) pagi.
"Kini Menkumham bakal bikin kesalahan lagi dengan surat yang dikirimkannya ke DPP Golkar yang mengisyaratkan akan mengakui kubu Agung Laksono. Mumpung SK pengesahan kubu Agung belum diterbitkan, maka selayaknya Jokowi bertindak cepat. Cegah Yasonna bikin kesalahan fatal lagi," sambung dia.
Keputusan Yasonnya, lanjutnya, telah membuat kesan buruk bagi pemerintahan Jokowi. Ia menilai Jokowi sengaja memanfaatkan situasi tersebut demi memperkuat dukungan terhadap KIH.
"Kesan seperti itu tidak baik bagi pemerintahan Jokowi dan PDIP," tulisnya lagi.
Sebelumnya, Golkar kubu Ical juga mengancam akan melaporkan Yasonna ke Bareskrim Polri terkait surat yang diduga telah dimanipulasi kubu Agung.
"Yang dijadikan dasar surat itu (putusan Menkumham) terindikasi manipulasi. Kemudian juga indikasi kesewenang-wenangan yang merugikan pihak lain terkait pasal 421 KUHAP," ujar Sekretaris Jendral Partai Golkar kubu Ical, Idrus Marham, Rabu (11/3/2015).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
