medcom.id, Jakarta: Isu rekening gendut Komjen Budi Gunawan sudah diklarifikasi Kapolri saat itu, Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD). Namun, hal itu akan kembali ditanyakan Komisi III DPR kepada Budi saat uji kapatutan dan kelayakan sebagai calon kapolri.
"Komisi III sudah pernah minta untuk menjelaskan empat tahun lalu ketika isu muncul. Kami minta Kapolri (BHD) untuk klarifikasi," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabul Harman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).
Penjelasan Budi Gunawan ke publik soal tudingan itu sangat penting agar tidak jadi ganjalan di kemudian hari. "Kami minta beliau untuk jelaskan secara terbuka sejelas-jelasnya kepada publik agar isu itu tidak jadi ganjalan," tambah politikus Parta Demokrat itu.
Komisi III, menurut Benny, memungkinkan menolak Budi. Namun, harus disertai alasan yang jelas. "Kalau tanpa alasan itu nanti Komisi III dipertanyakan," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III Bambang Soesatyo menyampaikan uji kapatutan dan kelayakan kemungkinan bakal dilaksanakan dua pekan lagi. Berkaca pada pengalaman uji kapatutan dan kelayakan calon kapolri atau panglima TNI, dia yakin DPR ikut usulan Presiden Joko Widodo.
"Menurut saya calon kapolri yang sudah diajukan Presiden sebenarnya telah memenuhi kualifikasi sebagai kapolri. Paling tidak dia pernah menjadi kapolda dua kali," terangnya.
Fraksi Golkar, lanjut Bambang, mendukung Budi Gunawan menjadi kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Soal isu Budi punya rekening gendut, kata dia, tidak benar. "Yang bersangkutan sudah diperiksa institusi Polri dan hasilnya clear," jelasnya.
medcom.id, Jakarta: Isu rekening gendut Komjen Budi Gunawan sudah diklarifikasi Kapolri saat itu, Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD). Namun, hal itu akan kembali ditanyakan Komisi III DPR kepada Budi saat uji kapatutan dan kelayakan sebagai calon kapolri.
"Komisi III sudah pernah minta untuk menjelaskan empat tahun lalu ketika isu muncul. Kami minta Kapolri (BHD) untuk klarifikasi," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabul Harman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).
Penjelasan Budi Gunawan ke publik soal tudingan itu sangat penting agar tidak jadi ganjalan di kemudian hari. "Kami minta beliau untuk jelaskan secara terbuka sejelas-jelasnya kepada publik agar isu itu tidak jadi ganjalan," tambah politikus Parta Demokrat itu.
Komisi III, menurut Benny, memungkinkan menolak Budi. Namun, harus disertai alasan yang jelas. "Kalau tanpa alasan itu nanti Komisi III dipertanyakan," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III Bambang Soesatyo menyampaikan uji kapatutan dan kelayakan kemungkinan bakal dilaksanakan dua pekan lagi. Berkaca pada pengalaman uji kapatutan dan kelayakan calon kapolri atau panglima TNI, dia yakin DPR ikut usulan Presiden Joko Widodo.
"Menurut saya calon kapolri yang sudah diajukan Presiden sebenarnya telah memenuhi kualifikasi sebagai kapolri. Paling tidak dia pernah menjadi kapolda dua kali," terangnya.
Fraksi Golkar, lanjut Bambang, mendukung Budi Gunawan menjadi kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Soal isu Budi punya rekening gendut, kata dia, tidak benar. "Yang bersangkutan sudah diperiksa institusi Polri dan hasilnya
clear," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
