medcom.id, Jakarta: Pemerintah dinilai perlu segera mengadopsi konsep Dynamic Governance (pemerintahan dinamis). Dibutuhkan seorang pemimpin tidak lazim untuk mengubah pemerintahan Indonesia untuk menuju Dynamic Governance.
"Indonesia hanya bisa maju karena adanya orang tidak lazim," kata Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Sarwono Kusumaatmadja di Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).
Dynamic Governance ini dipercaya dapat menciptakan pemerintahan yang baik. Buktinya saat ini beberapa negara maju sudah mulai mengadopsi pemerintahan dinamis ini. Contohnya Singapura.
Sarwono menjelaskan, Dynamic Governance menekankan dua kunci penting yaitu kapabilitas dan kultur.
"Dua kunci penting inilah yang akan menggerakan sumber daya manusia dan proses menuju perubahan kebijakan yang adaptif atau yang dicita-citakan sebagai Dynamic Governance," kata mantan Menteri Kelautan ini.
Perubahan pemerintahan dengan kebijakan yang dinamis diyakininya dapat menjadi aspek penunjang reformasi birokrasi yang efektif. Dengan Dynamic Governance, Indonesia mampu bertahan dan beradaptasi dengan permasalahan yang muncul.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah dinilai perlu segera mengadopsi konsep
Dynamic Governance (pemerintahan dinamis). Dibutuhkan seorang pemimpin tidak lazim untuk mengubah pemerintahan Indonesia untuk menuju Dynamic Governance.
"Indonesia hanya bisa maju karena adanya orang tidak lazim," kata Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Sarwono Kusumaatmadja di Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).
Dynamic Governance ini dipercaya dapat menciptakan pemerintahan yang baik. Buktinya saat ini beberapa negara maju sudah mulai mengadopsi pemerintahan dinamis ini. Contohnya Singapura.
Sarwono menjelaskan, Dynamic Governance menekankan dua kunci penting yaitu kapabilitas dan kultur.
"Dua kunci penting inilah yang akan menggerakan sumber daya manusia dan proses menuju perubahan kebijakan yang adaptif atau yang dicita-citakan sebagai Dynamic Governance," kata mantan Menteri Kelautan ini.
Perubahan pemerintahan dengan kebijakan yang dinamis diyakininya dapat menjadi aspek penunjang reformasi birokrasi yang efektif. Dengan Dynamic Governance, Indonesia mampu bertahan dan beradaptasi dengan permasalahan yang muncul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
