Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Politisi Dinilai Perlu Meneladani Komitmen Kebangsaan Buya Syafii

Nasional indonesia kebangsaan
Cindy • 31 Mei 2020 04:05
Jakarta: Para politisi dan masyarakat diminta meneladani komitmen kebangsaan Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu dinilai mempunyai pemikiran yang sangat baik dan patut dicontoh.
 
"Salah satu yang berkesan, Buya Syafii kaya metafora, perumpamaan sangat khas, sangat Minang. Pemikiran yang dia bangun, metafora yang terefleksi memperkaya hasanah pemikiran kita," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dalam diskusi virtual bertajuk '85 Tahun Milad Buya Syafii Maarif, Mencari Negarawan', Jakarta, Sabtu, 30 Mei 2020.
 
Titi menceritakan pertemuannya dengan Buya Syafii dalam sebuah acara. Saat itu, kata Titi, Buya Syafii menyatakan politik itu kumuh.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena politik itu kumuh, kumuh, kumuh, maka politisi terutama anak muda harus mau terjun ke dalamnya dan politisi dalam partai politik, harus mau menelanjangi dirinya kalau kita ingin Indonesia maju," ujar Titi mengulangi pernyataan Buya Syafii kala itu.
 
Menurut Titi, ada makna yang disisipkan Buya Syafii terkait demokratisasi partai politik saat ini. Sebagian produsen posisi penting di Indonesia diduduki politisi dari partai politik (parpol). Baik itu posisi di legislatif, eksekutif, maupun institusi lembaga negara independen.
 
"Ada campur tangan parpol, mau Komnas HAM, KPU yang sifatnya independen, itu semua melalui keputusan representasi parpol di parlemen," ucap dia.
 
Buya Syafii, kata dia, pernah menyampaikan para politisi harus belajar dari politik zaman kemerdekaan agar memahami karakterik intergritas, etika, dan profesionalitas politik. Titi pun menyimpulkan Indonesia punya masalah keteladanan terhadap politik masa lampau.
 
Titi mengatakan sistem politik Indonesia tidak terkoneksi satu sama lain. Sistem kepartaian belum terhubung dengan sistem pemilu. Kemudian, sistem pemilu di Indonesia juga belum menopang sistem pemerintahan.
 
"Demokratisasi partai, sistem, moral dan profesionalitas masih jadi pekerjaan rumah ke depan. Demokratisasi ini diharapkan muncul dalam parpol," kata Titi.
 

(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif