Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mendaftarkan lebih dari 24 juta bidang tanah. Lebih separuh dari total 44 juta bidang akhirnya tersertifikat setelah Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berusia 56 tahun.
"Diharapkan pada 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah didaftar," kata Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2020, Jakarta, Kamis, 24 September 2020.
Kementerian ATR juga berusaha menjalankan reforma agraria yang terus dipantau oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden mengamanatkan urusan agraria untuk kepentingan umum dipermudah demi menggenjot pergerakan ekonimi.
Baca: Selama 4 Tahun, 24 Juta Bidang Tanah Telah Bersertifikat
Sofyan menyebut pembangunan infrastruktur terus berjalan. Pengadaan tanah menjadi salah satu kebutuhan mendasar agar proyek-proyek pemerintah langgeng.
"Hasil dari pengadaan tanah yang kita lakukan sudah banyak terlihat mulai dari jalan tol, waduk, kawasan ekonomi eksklusif serta pelabuhan," ujar dia.
Baca: Reforma Agraria, Kurangi Ketimpangan dan Mafia Tanah
Jokowi menginstruksikan semua pelayanan publik dapat mengandalkan teknologi. Hal ini dilaksanakan Kementerian ATR dengan pemberlakuan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) secara nasional sejak 8 Juli 2020.
"Di tata ruang, kita punya Gistaru dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Online Single Submission (OSS). Layanan peta digital RDTR pada OSS ini sudah mendapat praktik baik peta digital dari KPK," ujar Sofyan.
Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (
ATR/BPN) telah mendaftarkan lebih dari 24 juta bidang tanah. Lebih separuh dari total 44 juta bidang akhirnya
tersertifikat setelah Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berusia 56 tahun.
"Diharapkan pada 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah didaftar," kata Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2020, Jakarta, Kamis, 24 September 2020.
Kementerian ATR juga berusaha menjalankan
reforma agraria yang terus dipantau oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden mengamanatkan urusan agraria untuk kepentingan umum dipermudah demi menggenjot pergerakan ekonimi.
Baca:
Selama 4 Tahun, 24 Juta Bidang Tanah Telah Bersertifikat
Sofyan menyebut pembangunan infrastruktur terus berjalan.
Pengadaan tanah menjadi salah satu kebutuhan mendasar agar proyek-proyek pemerintah langgeng.
"Hasil dari pengadaan tanah yang kita lakukan sudah banyak terlihat mulai dari jalan tol, waduk, kawasan ekonomi eksklusif serta pelabuhan," ujar dia.
Baca:
Reforma Agraria, Kurangi Ketimpangan dan Mafia Tanah
Jokowi menginstruksikan semua pelayanan publik dapat mengandalkan teknologi. Hal ini dilaksanakan Kementerian ATR dengan pemberlakuan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) secara nasional sejak 8 Juli 2020.
"Di tata ruang, kita punya Gistaru dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Online Single Submission (OSS). Layanan peta digital RDTR pada OSS ini sudah mendapat praktik baik peta digital dari KPK," ujar Sofyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
