Gedung Mahkamah Agung/Antara/Bary Fathahilah
Gedung Mahkamah Agung/Antara/Bary Fathahilah

Putusan MA Soal PKPU Dianggap Tak Memengaruhi Hasil Pilpres

Nasional pilpres 2019
Anggi Tondi Martaon • 08 Juli 2020 11:15
Jakarta: Partai Gerindra merespons putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/HUM/2019 tentang pengujian norma Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019. Juru bicara Gerindra, Habiburokhman, menyebut putusan itu tak memengaruhi hasil Pemilihan Presiden 2019.
 
"Putusan MA tersebut memang ada, tapi sama sekali tidak berpengaruh terhadap hasil Pilpres 2019," kata Habiburokhman melalui keterangan tertulis, Rabu, 8 Juli 2020.
 
Putusan MA, kata dia, mensyaratkan calon terpilih mengantongi 50 persen suara nasional. Selain itu, calon terpilih wajib mendapat 20 persen suara di tiap provinsi dari 17 provinsi di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Habiburokhman menyebut perolehan suara Joko Widodo-Ma'ruf Amin secara nasional mencapai 55,50 persen. Sementara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memperoleh 44,50 persen suara nasional.
 
Berdasarkan wilayah, Jokowi-Maruf menang di 21 Provinsi. Sementara Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi.
 
Hasil tersebut, kata Habiburokhman, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2019. Sehingga, kemenangan Jokowi-Maruf sesuai dengan ketentuan suara nasional dan provinsi.
 
"Jadi jelas tidak ada relevansi Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 dengan batalnya hasil Pilpres," ujar dia.
 
Pernyataan Habiburokhman merespons video viral terkait putusan MA Nomor 44. Sebab unggahan itu menarasikan kemungkinan gagalnya hasil Pilpres 2019 karena putusan MA atas gugatan Rachmawati Soekarnoputri tersebut.
 
Habiburokhman mencurigai ada pihak yang sengaja menyebarkan narasi putusan tersebut untuk membatalkan hasil Pilpres 2019. Tujuannya untuk pengalihan isu.
 
"Rakyat dipasok info palsu tersebut agar persoalan-persoalan besar luput dari perhatian," kata dia.
 
MA mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri terkait Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu.
 
MA menilai, aturan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penetapan pemenang Pilpres ditentukan apabila memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara nasional. Pemenang juga harus memperoleh 20 persen suara di tiap provinsi dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif