medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta serius menelusuri 10 Kepala Daerah yang diduga memiliki rekening gendut. Sumber dana atau asal usul kekayaan kepala daerah itu diminta dipublikasikan.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, tiap kepala daerah harus mempublikasikan sumber dana atau asal usul kekayaannya. Hal itu untuk mencegah tuduhan adanya tindak pidana korupsi.
"Ditelusuri saja. Sekarang zaman transparansi, mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan. Sumber dana atau asal usul kekayaan pejabat harus ditelusuri dan dipublikasikan," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Menurut Masinton, jika sumber kekayaan 10 kepala daerah itu tidak sah atau melanggar hukum, KPK harus menindaknya. "Kalau rekeningnya jumbo, itu perlu diselidiki KPK. Kalau memang sumbernya tidak sah dan memanfaatkan jabatan, kan ada undang-undang Tipikor," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin mengetahui laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut ada 10 kepala daerah berekening dengan transaksi mencurigakan.
"Kalau terus dituding, diduga, kan rasanya tidak nyaman bagi kepala daerah yang bersangkutan," kata Tjahjo.
KPK saat ini sedang mengincar 10 kepala daerah berekening gendut itu. Lembaga Antikorupsi tengah mencari alat bukti apakah uang mereka hasil kejahatan. "KPK selalu tindaklanjuti kalau ada dua alat bukti yang kuat," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu 14 September.
Menurut dia, bila ada minimal dua alat bukti, kepala daerah bisa jadi tersangka. KPK akan memanggil mereka. "Meski orang itu enggak datang, ya kita naikan (ke penyidikan)," ujar Agus.
Kendati demikian, dia enggan menyebutkan siapa saja kesepuluh kepala daerah itu. "Saya enggak hafal karena memang banyak," kata Agus.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta serius menelusuri 10 Kepala Daerah yang diduga memiliki rekening gendut. Sumber dana atau asal usul kekayaan kepala daerah itu diminta dipublikasikan.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, tiap kepala daerah harus mempublikasikan sumber dana atau asal usul kekayaannya. Hal itu untuk mencegah tuduhan adanya tindak pidana korupsi.
"Ditelusuri saja. Sekarang zaman transparansi, mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan. Sumber dana atau asal usul kekayaan pejabat harus ditelusuri dan dipublikasikan," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Menurut Masinton, jika sumber kekayaan 10 kepala daerah itu tidak sah atau melanggar hukum, KPK harus menindaknya. "Kalau rekeningnya jumbo, itu perlu diselidiki KPK. Kalau memang sumbernya tidak sah dan memanfaatkan jabatan, kan ada undang-undang Tipikor," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin mengetahui laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut ada 10 kepala daerah berekening dengan transaksi mencurigakan.
"Kalau terus dituding, diduga, kan rasanya tidak nyaman bagi kepala daerah yang bersangkutan," kata Tjahjo.
KPK saat ini sedang mengincar 10 kepala daerah berekening gendut itu. Lembaga Antikorupsi tengah mencari alat bukti apakah uang mereka hasil kejahatan. "KPK selalu tindaklanjuti kalau ada dua alat bukti yang kuat," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu 14 September.
Menurut dia, bila ada minimal dua alat bukti, kepala daerah bisa jadi tersangka. KPK akan memanggil mereka. "Meski orang itu enggak datang, ya kita naikan (ke penyidikan)," ujar Agus.
Kendati demikian, dia enggan menyebutkan siapa saja kesepuluh kepala daerah itu. "Saya enggak hafal karena memang banyak," kata Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
