Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie). Dok. Istimewa
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie). Dok. Istimewa

Aturan Teknis UU TPKS Harus Dipercepat

Anggi Tondi Martaon • 07 Juli 2022 20:17
Jakarta: Pemerintah diminta mempercepat pembuatan aturan teknis Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Aturan teknis itu dibutuhkan untuk memperkuat implementasi penegakan kasus hukum kekerasan seksual.
 
"Dorongan untuk mempercepat lahirnya aturan-aturan turunan UU TPKS harus diperkuat," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 Juli 2022.
 
Belum maksimalnya penegakan hukum kekerasan seksual terlihat dari dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan petinggi Pondok Pesantren (Ponpes) Shiddiqiyyah. Hal itu seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar segera mengesahkan aturan teknis UU TPKS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mengemukanya kegagalan aparat penegak hukum menangkap anak seorang tokoh masyarakat yang merupakan tersangka pelaku pelecehan seksual, seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama," kata dia.
 
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para penegak hukum mampu memproses kasus-kasus kekerasan seksual dengan seadil-adilnya. Catatan Komnas Perempuan pada 2022, terjadi 338.496 laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
 

Baca: Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyyah Jombang


Menurut Rerie, sikap tegas dalam proses penegakan hukum pada kasus-kasus kekerasan seksual sangat diperlukan. Sehingga, masyarakat mendapat kepastian perlindungan.
 
"Dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum meningkat," ujar dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif