Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepala daerah di Tanah Air segera menggunakan dua persen dari dana transfer umum berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai senjata untuk menangkal inflasi di wilayah masing-masing. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, saat ini ada dana sebesar Rp2,17 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai program, terutama bantuan sosial tunai kepada masyarakat.
"Terutama bagi para nelayan yang setiap hari membutuhkan solar. Kemudian juga ojek yang menggunakan pertalite. Mereka bisa dibantu dengan subsidi," ujar Jokowi saat memimpin Rapat Pembahasan Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 12 September 2022.
Selain dua kelompok tersebut, para pelaku UMKM juga menjadi salah satu kalangan yang disoroti Kepala Negara. Sektor itu dinilai membutuhkan stimulus untuk membeli bahan baku yang harganya ikut melonjak akibat penaikan harga BBM.
Selain dalam bentuk subsidi langsung, dana transfer umum juga dapat digunakan dalam bentuk subsidi barang dan jasa. Jokowi memaparkan anggaran tersebut bisa ditujukan untuk menutup biaya transportasi logistik khususnya di sektor pangan.
Contohnya, untuk mengirim bawang merah dari wilayah sentra Brebes ke Lampung, pemerintah daerah masing-masing bisa mengintervensi dengan membayar tarif angkutan. Dengan demikian, harga bawang merah yang berlaku di pasar tidak terbebani biaya angkut perjalanan.
"Dengan begitu, harga yang terjadi adalah harga di petani dan langsung harga di pasar," jelas mantan Wali Kota Solo itu.
Opsi lain, pemerintah daerah bisa membeli komoditas langsung dari petani atau peternak. Kemudian membawanya ke pasar dan menjualnya kepada para pedagang dengan harga asli dari petani atau peternak.
"Artinya semua biaya transportasi ditanggung oleh pemda. Kalau semua daerah melakukan itu, kita akan bisa menahan inflasi," jelas dia.
Jokowi meyakini jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat tulus untuk membantu masyarakat, kebijakan itu bisa dijalankan dengan baik. Ia sendiri pernah mencoba itu dan berhasil ketika masih mengemban jabatan wali kota.
"Ini pernah saya lakukan saat menjadi wali kota, menutup biaya transportasi sehingga saat itu inflasi di daerah hanya 1,2%. Akhirnya saya diberi hadiah dari menteri keuangan Rp10 miliar dalam bentuk dana insentif daerah," ungkap Jokowi.
Selain dana transfer umum, ada juga dana tidak terduga yang juga bisa dimanfaatkan dalam situasi seperti sekarang. Jokowi menyebut ada sekitar Rp9,9 triliun yang bisa dimaksimalkan.
Strategi-strategi yang ditawarkan Presiden itu harus dilakukan untuk menekan angka inflasi akibat penaikan harga subsidi BBM subsidi dan nonsubsidi jenis pertamax. Diyakini, kenaikan harga energi akan berkontribusi terhadap lonjakan inflasi sebesar 1,8%. Dengan tambahan tersebut, tingkat inflasi tahun ini bisa menyentuh 6,8%.
"Ini yang saya tidak mau. Saya minta gubernur, bupati, wali kota, bekerja sama dengan pusat, jalan bersama-sama seperti saat kita menghadapi covid-19. Saya yakin kita bisa lakukan sehingga inflasi di tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5%," jelas Kepala Negara.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menginstruksikan kepala daerah di Tanah Air segera menggunakan dua persen dari dana transfer umum berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai senjata untuk menangkal inflasi di wilayah masing-masing. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, saat ini ada dana sebesar Rp2,17 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai program, terutama
bantuan sosial tunai kepada masyarakat.
"Terutama bagi para nelayan yang setiap hari membutuhkan solar. Kemudian juga ojek yang menggunakan pertalite. Mereka bisa dibantu dengan subsidi," ujar Jokowi saat memimpin Rapat Pembahasan Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 12 September 2022.
Selain dua kelompok tersebut, para pelaku
UMKM juga menjadi salah satu kalangan yang disoroti Kepala Negara. Sektor itu dinilai membutuhkan stimulus untuk membeli bahan baku yang harganya ikut melonjak akibat penaikan harga BBM.
Selain dalam bentuk subsidi langsung, dana transfer umum juga dapat digunakan dalam bentuk subsidi barang dan jasa. Jokowi memaparkan anggaran tersebut bisa ditujukan untuk menutup biaya transportasi logistik khususnya di sektor pangan.
Contohnya, untuk mengirim bawang merah dari wilayah sentra Brebes ke Lampung, pemerintah daerah masing-masing bisa mengintervensi dengan membayar tarif angkutan. Dengan demikian, harga bawang merah yang berlaku di pasar tidak terbebani biaya angkut perjalanan.
"Dengan begitu, harga yang terjadi adalah harga di petani dan langsung harga di pasar," jelas mantan Wali Kota Solo itu.
Opsi lain, pemerintah daerah bisa membeli komoditas langsung dari petani atau peternak. Kemudian membawanya ke pasar dan menjualnya kepada para pedagang dengan harga asli dari petani atau peternak.
"Artinya semua biaya transportasi ditanggung oleh pemda. Kalau semua daerah melakukan itu, kita akan bisa menahan inflasi," jelas dia.
Jokowi meyakini jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat tulus untuk membantu masyarakat, kebijakan itu bisa dijalankan dengan baik. Ia sendiri pernah mencoba itu dan berhasil ketika masih mengemban jabatan wali kota.
"Ini pernah saya lakukan saat menjadi wali kota, menutup biaya transportasi sehingga saat itu inflasi di daerah hanya 1,2%. Akhirnya saya diberi hadiah dari menteri keuangan Rp10 miliar dalam bentuk dana insentif daerah," ungkap Jokowi.
Selain dana transfer umum, ada juga dana tidak terduga yang juga bisa dimanfaatkan dalam situasi seperti sekarang. Jokowi menyebut ada sekitar Rp9,9 triliun yang bisa dimaksimalkan.
Strategi-strategi yang ditawarkan Presiden itu harus dilakukan untuk menekan angka inflasi akibat penaikan harga subsidi BBM subsidi dan nonsubsidi jenis pertamax. Diyakini, kenaikan harga energi akan berkontribusi terhadap lonjakan inflasi sebesar 1,8%. Dengan tambahan tersebut, tingkat inflasi tahun ini bisa menyentuh 6,8%.
"Ini yang saya tidak mau. Saya minta gubernur, bupati, wali kota, bekerja sama dengan pusat, jalan bersama-sama seperti saat kita menghadapi covid-19. Saya yakin kita bisa lakukan sehingga inflasi di tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5%," jelas Kepala Negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
