Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat aturan yang jelas. Menurut Kepala Negara, aturan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tak boleh multitafsir.
"Buat aturan yang rinci, yang jelas dan efektif. Aturannya jangan banyak tafsir," ujar Jokowi dalam Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu, 17 Desember 2022.
Menurut dia, regulasi yang rinci diperlukan supaya pemilu berjalan lancar dan jelas. Sehingga, tak ada kesimpangsiuran terkait pesta demokrasi.
Kepala Negara menyebut jangan sampai aturan multitafsir. Karena, berpotensi memunculkan polemik dalam pelaksanaan di lapangan.
"Buat aturan yang gamblang sehingga kalo memberi peringatan juga jelas. Kamu salah karena ini. Jelas, tidak ditafsirkan aneh-aneh," ucap Jokowi.
Aturan yang tegas dan jelas, kata Kepala Negara, sangat dibutuhkan. Terutama, untuk mencegah terjadinya politik identitas, politisasi agama, dan SARA.
"Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa jadi peluang untuk memecah belah keutuhan negara kita sebagai sebuah bangsa," kata Jokowi.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (
KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat aturan yang jelas. Menurut Kepala Negara, aturan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tak boleh multitafsir.
"Buat aturan yang rinci, yang jelas dan efektif. Aturannya jangan banyak tafsir," ujar Jokowi dalam Konsolidasi Nasional
Bawaslu di Jakarta, Sabtu, 17 Desember 2022.
Menurut dia, regulasi yang rinci diperlukan supaya pemilu berjalan lancar dan jelas. Sehingga, tak ada kesimpangsiuran terkait pesta demokrasi.
Kepala Negara menyebut jangan sampai aturan multitafsir. Karena, berpotensi memunculkan polemik dalam pelaksanaan di lapangan.
"Buat aturan yang gamblang sehingga kalo memberi peringatan juga jelas. Kamu salah karena ini. Jelas, tidak ditafsirkan aneh-aneh," ucap
Jokowi.
Aturan yang tegas dan jelas, kata Kepala Negara, sangat dibutuhkan. Terutama, untuk mencegah terjadinya politik identitas, politisasi agama, dan SARA.
"Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa jadi peluang untuk memecah belah keutuhan negara kita sebagai sebuah bangsa," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)