Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengecam pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang meminta negaranya mengeklaim wilayah Singapura dan Kepulauan Riau. Pernyataan ini dinilai menyesatkan.
Menurut Teddy, pernyataan Mahathir bisa meretakkan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Terlebih, pernyataan itu terlontar dari seorang mantan pemimpin sebuah negara yang mana banyak didengar banyak rakyatnya.
"Walaupun yang bicara warga sipil, bukan Pemerintah Malaysia, tetapi Mahathir adalah Tokoh di Malaysia, sehingga pernyataan Mahathir bisa menimbulkan efek yang tidak baik," kata Teddy di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2022.
Teddy menyarankan Kementerian Luar Negeri meminta kepada Pemerintah Malaysia agar menegur Mahathir. Pernyataannya yang menyesatkan rawan menimbulkan gejolak di antara kedua negara bertetangga ini.
"Pemerintah Indonesia sebaiknya segera meminta Pemerintah Malaysia membuat pernyataan dan mengurus warganya yang sedang tersesat dengan pernyataan sesatnya itu, karena bisa membuat gejolak yang akhirnya merusak hubungan baik Indonesia Malaysia," jelasnya.
Teddy menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa ditawar lagi. Jangan sampai kedaulatan negara dirongrong bangsa lain.
"Beda kalau Pemerintah Malaysia menyatakan hal yang sama, baru kita hadapi. Karena bagaimanapun kita wajib menjaga kedaulatan negara ini dari rongrongan negara lain. Tapi saya yakin, Malaysia tidak seperti itu, ini hanya pernyataan seorang yang mungkin terkena post power syndrom," ujarnya.
Sebelumnya, Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Singapura dulu pernah dikuasai negara bagian Johor. Oleh karenanya, Mahathir mengatakan Johor sebaiknya mengeklaim Singapura agar kembali bersatu dengan Malaysia.
"Namun, tidak ada desakan apa pun terkait Singapura. Alih-alih desakan, kita memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan dari negara baru bernama Singapura," ungkapnya dalam sebuah pidato pada hari Minggu kemarin.
Dikutip dari The Straits Times, Senin, 20 Juni 2022, Mahathir juga mengatakan bahwa Pemerintah Malaysia sepertinya lebih menaruh perhatian terhadap upaya memenangkan pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia melalui proses peradilan di Mahkamah Internasional (ICJ).
Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengecam pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia
Mahathir Mohamad yang meminta negaranya mengeklaim wilayah Singapura dan Kepulauan Riau. Pernyataan ini dinilai menyesatkan.
Menurut Teddy, pernyataan Mahathir bisa meretakkan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Terlebih, pernyataan itu terlontar dari seorang mantan pemimpin sebuah negara yang mana banyak didengar banyak rakyatnya.
"Walaupun yang bicara warga sipil, bukan
Pemerintah Malaysia, tetapi Mahathir adalah Tokoh di Malaysia, sehingga pernyataan Mahathir bisa menimbulkan efek yang tidak baik," kata Teddy di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2022.
Teddy menyarankan
Kementerian Luar Negeri meminta kepada Pemerintah Malaysia agar menegur Mahathir. Pernyataannya yang menyesatkan rawan menimbulkan gejolak di antara kedua negara bertetangga ini.
"Pemerintah Indonesia sebaiknya segera meminta Pemerintah Malaysia membuat pernyataan dan mengurus warganya yang sedang tersesat dengan pernyataan sesatnya itu, karena bisa membuat gejolak yang akhirnya merusak hubungan baik Indonesia Malaysia," jelasnya.
Teddy menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa ditawar lagi. Jangan sampai kedaulatan negara dirongrong bangsa lain.
"Beda kalau Pemerintah Malaysia menyatakan hal yang sama, baru kita hadapi. Karena bagaimanapun kita wajib menjaga kedaulatan negara ini dari rongrongan negara lain. Tapi saya yakin, Malaysia tidak seperti itu, ini hanya pernyataan seorang yang mungkin terkena post power syndrom," ujarnya.
Sebelumnya, Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Singapura dulu pernah dikuasai negara bagian Johor. Oleh karenanya, Mahathir mengatakan Johor sebaiknya mengeklaim Singapura agar kembali bersatu dengan Malaysia.
"Namun, tidak ada desakan apa pun terkait Singapura. Alih-alih desakan, kita memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan dari negara baru bernama Singapura," ungkapnya dalam sebuah pidato pada hari Minggu kemarin.
Dikutip dari The Straits Times, Senin, 20 Juni 2022, Mahathir juga mengatakan bahwa Pemerintah Malaysia sepertinya lebih menaruh perhatian terhadap upaya memenangkan pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia melalui proses peradilan di Mahkamah Internasional (ICJ).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
