"Terutama (akan membahas) anggaran yang diperlukan untuk dicairkan pada kegiatan 2022 ini," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, 12 Mei 2022.
Hasyim menyebut saat ini KPU masih mengajukan anggaran sebesar Rp76 triliun. Dia berharap rapat konsinyering disepakati besar anggaran dalam menggelar pesta demokrasi itu.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Moga-moga begitu (bisa disahkan)," kata dia.
Selain itu, dia berharap rapat konsinyering dengan DPR selesai dalam satu kali. Sehingga, nantinya dapat dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP).
KPU awalnya mengusulkan anggaran pemilu sebesar Rp86 triliun. Namun, pemerintah keberatan karena masih membutuhkan dana besar untuk pemulihan dampak covid-19.
Baca: Dukcapil dan KPU Akan Benahi Data Pemilih Pemilu 2024
KPU memangkas usulan anggaran menjadi Rp76,6 triliun. Anggota KPU Yulianto Sudrajat mengungkap kebutuhan anggaran pemilu tersebut untuk tahun jamak, dari 2022 hingga 2024.
"Kita harus mempertahankan Rp76,6 triliun itu. Itu sudah sesuai dengan kebutuhan pemilu hingga 2024," kata Yulianto kepada Media Indonesia, Rabu, 11 Mei 2022.
Menurut Yulianto, alasan KPU perlu mempertahankan anggaran Rp76,6 triliun itu karena sebagian besar untuk menaikan honorarium di tingkat bawah. Khususnya, kenaikan honorarium bagi badan ad hoc yang dinilai layak mengingat beban kerja di Pemilu 2024 dan honor yang mereka terima tak seimbang.
Yulianto menyebut usulan kenaikan honor itu muncul berdasarkan pengalaman Pemilu 2019. Pasalnya, total ada 894 petugas yang meninggal dan 5.175 petugas mengalami sakit.