Bebani Ongkos Politik, Legislator Minta Masa Kampanye Dipersingkat

Jakarta: Sejumlah anggota Komisi II menginginkan masa kampanye dipersingkat saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, durasi kampanye berdampak terhadap membengkaknya biaya politik. "Kampanye 120 hari memang panjang. Mungkin bapak-bapak yang nyusun ini enggak pernah kampenye, kalau lama-lama ini ongkosnya berat. Karena saya kampanye dari tahun 71," ujar anggota Komisi II Cornelis dalam rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Selain besarnya ongkos, masyarakat dapat cepat lupa dengan calon pemimpin di daerahnya yang telah berkampanye. Sehingga, kampanye menjadi tidak efektif. Anggota Komisi II, Arif Wibowo, menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan simulasi masa kampanye dalam waktu singkat. Hal ini untuk mengetahui apakah ada tahapan yang terganggu. "Jadi prinsip memperpendek, mempersingkat waktu kampanye itu diupayakan untuk dilakukan sejauh tidak mengganggu hal yang sifatnya teknis, terutama adalah penyediaan logistik," terangnya. Baca: DPR Tak Ingin Pemilu 2024 Jadi Mesin Pembunuh KPU mengusulkan kampanye Pemilu 2024 digelar pada 14 Oktober 2023-10 Februari 2024 atau 120 hari. Sedangkan, pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan kampanye dilakukan dalam waktu tiga bulan.