Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memangkas pejabat eselon III dan IV khususnya di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Puluhan orang dialihkan jabatannya.
"Pemangkasan jumlah eselon III dari sebelumnya 36 menjadi 17, untuk Eselon IV telah menghilangkan 74 dari sebelumnya 129 menjadi 55," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.
Nufransa menuturkan pemangkasan bersifat pengalihan jabatan. Saat ini, sudah 112 pejabat administrasi BKF dialihkan menjadi pejabat fungsional analis kebijakan.
Mereka telah dilantik minggu lalu. Nufransa menyebut peralihan dilakukan bertahap.
"Saat ini baru di BKF," tutur dia.
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo usai dilantik Minggu, 20 Oktober 2019. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif perekonomian Indonesia di masa mendatang.
"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memangkas pejabat eselon III dan IV khususnya di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Puluhan orang
dialihkan jabatannya.
"Pemangkasan jumlah eselon III dari sebelumnya 36 menjadi 17, untuk Eselon IV telah menghilangkan 74 dari sebelumnya 129 menjadi 55," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, saat dihubungi
Medcom.id di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.
Nufransa menuturkan pemangkasan bersifat pengalihan jabatan. Saat ini, sudah 112 pejabat administrasi BKF dialihkan menjadi pejabat fungsional analis kebijakan.
Mereka telah dilantik minggu lalu. Nufransa menyebut peralihan
dilakukan bertahap.
"Saat ini baru di BKF," tutur dia.
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo usai dilantik Minggu, 20 Oktober 2019. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif perekonomian Indonesia di masa mendatang.
"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
